Jokowi Batal Lantik Budi Gunawan, Sikap Megawati Ditunggu

Reporter

Rabu, 18 Februari 2015 16:14 WIB

Massa menyapu gambar wajah Megawati di Gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2015. Mereka menolak kriminalisasi terhadap KPK, dan menolak pelantikan Komjen Budi Gunawan dan Budi Waseso. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto, mengatakan akan menunggu sikap resmi DPP PDI Perjuangan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Menurut Bambang, dalam wakfu dekat, DPP PDIP akan menggelar rapat internal menyikapi keputusan Presiden.

Bambang mengatakan, apapun sikap yang akan diambil pengurus DPP sangat tergantung hasil kesepakatan dan arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. "Kami tegak lurus dengan Ibu," ujar Bambang, Rabu, 18 Februari 2015.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Olly Dondokambey, mengatakan akan melakukan konsolidasi terhadap keputusan Presiden Joko Widodo tersebut. "Kami akan rapat internal dulu," kata Olly di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 Februari 2015.

Menurut Olly, Fraksi PDI Perjuangan akan mempelajari dulu surat dan keputusan yang dibuat oleh Presiden. Olly juga mengelak tentang kemungkinan adanya penggunaan hak interpelasi yang bakal diajukan beberapa fraksi di Senayan terkait pembatalan pelantikan Budi Gunawan.

Presiden Joko Widodo mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri sekaligu membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jokowi mengatakan pencalonan Budi Gunawan telah menimbulkan perbedaan di masyarakat. Karena itu dia menyatakan menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri Baru.

Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan partainya kecewa dengan keputusan Jokowi. Menurut dia, hingga tadi pagi, PDIP masih yakin Jokowi bakal melantik Budi. Apalagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima gugatan praperadilan yang diajukan Budi terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Trimedya, hasil pengadilan ini seharusnya menjadi dasar bagi Jokowi untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

3 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

14 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya