TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri bukan lagi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Saat ini pelantikan Budi Gunawan menjadi kewajiban Presiden Jokowi," kata Basarah dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa, 17 Februari 2015.
Menurut Basarah, hak prerogatif Presiden Jokowi hanya sebatas memilih nama Kapolri baru dari daftar calon yang disodorkan Komisi Kepolisian Nasional. Hak prerogatif presiden berlanjut dengan mengusulkan nama calon Kapolri pilihannya ke DPR.
Selanjutnya Komisi Hukum DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri pilihan presiden. Jika setuju, Komisi III akan membawa calon Kapolri itu ke rapat paripurna DPR.
"Setelah disetujui, bakal jadi kewajiban Presiden Jokowi untuk melantik Budi Gunawan," kata Basarah.
Walhasil Basarah meminta Presiden Jokowi segera melantik Komjen Budi Gunawan. "Presiden Jokowi harus kembali ke konstitusi."
Kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan. Hakim tunggal Sarpin Rizald menyatakan bahwa status tersangka Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah.
Menurut Sarpin, penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sesuai dengan peraturan dan beberapa hal lain, seperti Budi Gunawan yang bukan sebagai pejabat negara atau aparatur negara dan KPK tidak bisa membuktikan unsur kerugian negara.
INDRA WIJAYA
Berita terkait
Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta
7 menit lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club
9 jam lalu
Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan
Baca SelengkapnyaJerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden
9 jam lalu
Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi
9 jam lalu
Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.
Baca SelengkapnyaTerkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup
11 jam lalu
Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.
Baca SelengkapnyaDaftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini
12 jam lalu
Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.
Baca SelengkapnyaPabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar
12 jam lalu
Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaKisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB
12 jam lalu
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.
Baca SelengkapnyaJokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?
13 jam lalu
Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek
14 jam lalu
Pabrik sepatu Bata tutup, Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun
Baca Selengkapnya