TEMPO.CO, Solo - Presiden Joko Widodo tak percaya begitu saja terhadap data penduduk miskin. Menurut data yang ada, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 11 persen atau 28 juta jiwa.
"Saya tidak percaya dengan data penduduk miskin itu. Setelah melihat sendiri ke lapangan ternyata kondisinya sangat berbeda," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional II Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dihadiri sekitar 8.000 peserta di Diamond Convention Center, Kota Solo, Jumat malam, 13 Februari 2015.
Menurut Jokowi, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta dia mendapat laporan jumlah penduduk miskin sekitar 3,8 persen. Tetapi, setelah dia meninjau ke lapangan ternyata jumlahnya bertambah 3,7 persen.
Bahkan, ketika Jokowi berkunjung ke Malaysia, jumlah TKI sebanyak 2,3 juta berasal dari Indonesia dan 1,2 juta orang di antaranya ilegal. Hal ini, kata dia, adalah martabat bangsa yang sangat memalukan karena Indonesia salah satu negara pemasok tenaga kerja pembantu rumah tangga.
"Kami sudah meminta Menteri Tenaga Kerja untuk menghentikan pengiriman TKI pembantu rumah tangga," kata Jokowi. Pemerintah, kata dia, juga segera melakukan pemerataan dengan cara memberikan bantuan dengan alat mesin pertanian, pupuk, membangun waduk dan irigasi untuk para petani.
Kehadiran Presiden Jokowi kali ini didampingi Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh. Musyawarah ini juga dihadiri sejumlah tokoh partai politik, baik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP), sejumlah pejabat negara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan tokoh nasional lainnya.
Tokoh partau yang hadir adalah, antara lain, politikus Partai Golkar, seperti Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan Nurdin Halid; Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso; Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy; anggota Tim Sembilan, Jimly Assidiqie; dan Ketua Muhammadiyah Din Syamsudin.
Menteri yang juga ikut hadir adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, daan Menteri PAN-RB Yudy Crisnandy.
IWANK | ANTARA
