TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan dukungan. Dia menilai KPK tak bisa dibiarkan mendapat teror gara-gara mengusut perkara korupsi pejabat Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Ini sesuatu yang serius, tidak bisa tidak," kata bekas politikus Partai NasDem sebelum masuk gedung KPK, Kamis, 12 Februari 2015.
Teror yang menimpa penyidik dan pegawai KPK, menurut Endriartono, menimbulkan kegelisahan bagi banyak karyawan komisi antirasuah itu. Endriartono menyebut lembaga yang pegawainya gelisah tak bakal bisa bertugas dengan baik. "Teror itu harus segera diselesaikan," ujar dia.
Endriartono sepakat KPK adalah lembaga yang masih dibutuhkan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jika Kepolisian tak bisa mengatasi teror itu, kata dia, Presiden Joko Widodo sebagai pemegang otoritas tertinggi negara harus turun tangan.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penyidik dan pegawai lembaganya mendapat teror bermacam-macam. Salah satu ancamannya, dibunuh. Teror ini muncul setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.
"Yang sekarang stadium ancamannya sangat eskalatif karena bisa menyangkut nyawa," kata Bambang saat konferensi pers di kantornya, Rabu, 11 Februari 2015.
Teror yang diterima KPK saat ini, menurut Bambang, bukan teror biasa. "Ancaman seperti ini memang sudah sering terjadi tapi yang sekarang harus diberi konteks bahwa ini rangkaian, ada sesuatu sistematis yang terjadi," katanya.
KPK menyangka Budi--calon tunggal Kapolri--melanggar Pasal 12 a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sebab, dia diduga menerima gratifikasi dan suap saat menjadi Kepala Biro Pembinaan Karier Markas Besar Kepolisian pada rentang waktu 2003-2006.
Setelah Budi ditersangkakan, Mabes Polri "balas dendam" menetapkan Bambang Widjojanto menjadi tersangka kasus mengarahkan saksi memberi keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi.
