TEMPO.CO, Yogyakarta - Salah satu pokok pikiran yang berkembang dalam Kongres Umat Islam VI di Yogyakarta adalah mendorong partai-partai Islam atau berbasis massa muslim membentuk koalisi strategis.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengatakan koalisi itu tak harus menghilangkan eksistensi partai-partai politik yang sudah ada. Dorongan koalisi strategis partai-partai Islam itu pernah dijajal dalam pemilihan presiden lalu, tapi tak berhasil. "Dan sekarang diulang lagi," katanya seusai pembukaan Kongres di Pagelaran Keraton Yogyakarta, Senin, 9 Februari 2015.

Meski demikian, ia mengatakan, belum ada bentuk pasti dari gagasan koalisi itu. Namun, sebagai partai Islam atau yang berbasis massa muslim, partai-partai tersebut memiliki konsekuensi untuk memperjuangkan aspirasi, kepentingan, dan cita-cita umat Islam. Yaitu, "Nasionalisme itu sendiri," katanya.

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra mengatakan kongres ini mengarah pada upaya menguatkan peran umat Islam dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Walaupun dalam bidang politik, ia mengatakan, tak ada persoalan krusial. "Seperti dibilang Wakil Presiden, dalam partai-partai itu juga ada umat Islam," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tak perlu mengkhawatirkan kondisi Islam dalam perpolitikan Tanah Air. Saat ini semua partai memiliki kesamaan warna, nasionalisme, sekaligus religius.

Namun, Azyumardi mengatakan, bisa saja persoalan politik itu menjadi krusial jika kongres ini menghendaki yang dimaksud sebagai partai Islam adalah partai semacam PKS dan PPP. "Tapi saya kira bukan seperti itu maksudnya," katanya.

Ia mengatakan persoalan krusial yang mesti diperhatikan saat ini adalah peran umat Islam dalam membangun moral bangsa. Dengan demikian, penguatan peran politik Islam harus dimaknai sebagai memperkuat masyarakat sipil untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Semisal memperkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang masih lemah. "Bukan politik kepartaian," katanya. Menurut dia, partai-partai politik Islam di Indonesia tak mungkin disatukan dalam satu wadah partai tunggal.

ANANG ZAKARIA