TEMPO.CO, Jakarta - Mengatasi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Muhammad Amien Rais dan calon Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta Presiden Joko Widodo agar segera mengambil keputusan. Ini agar pelaksanaan penegakan hukum tidak terganggu.

Amien Rais dan Zulkifli Hasan mengemukakannya secara terpisah sewaktu dimintai tanggapannya soal kemelut antara KPK dan Polri. Konflik ini terjadi menyusul dijadikannya calon Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto lalu ditangkap polisi dengan tuduhan terlibat pengaturan kesaksian palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Amien Rais, dia berbeda pendapat dengan para Dewan Pertimbangan Presiden, Tim 9, dan organisasi massa termasuk, yang berasal dari kalangan akademikus perguruan tinggi. Amien berpendapat bahwa yang salah bukanlah Kompolnas dan Megawati. "Ini harus dikembalikan kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikannya," kata Amien Rais.

Sedangkan Zulkifli Hasan juga berharap kemelut antara KPK dan Polri harus segera diselesaikan oleh Presiden. "Agar penegakan hukum tidak terganggu," kata Zulkifli.

Amien Rais dan Zulkifli Hasan berada di Mataram untuk melakukan konsolidasi pemenangan Zulkifli Hasan sebagai calon ketua umum PAN, yang akan dipilih pada Kongres PAN pada 28 Februari 2015 mendatang di Bali.

Zulkifli akan bersaing dengan ketua umum PAN saat ini, yaitu Hatta Radjasa, yang akan maju lagi sebagai kandidat. Menurut tradisi PAN selama ini, ketua umum hanya sekali menjabat. "Saya dukung Zulkifli Hasan yang muda, agar ada perubahan," kata Amien.

SUPRIYANTHO KHAFID