TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan melakukan lawatan ke Malaysia siang ini. Pesawat Presiden dijadwalkan mendarat di Kuala Lumpur International Airport, Sepang, pada Kamis sore, 5 Januari 2015.

Lawatan ke negara tetangga sebelum Presiden memutuskan nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan itu tak sesuai dengan prediksi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin. Sebelumnya, Din menduga Presiden Jokowi akan mengeluarkan keputusan mengenai nasib calon Kapolri Budi Gunawan pekan ini.

Din Syamsuddin mengatakan menangkap sinyal itu setelah bertemu dengan Presiden dalam pembahasan rencana penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia. "Saya yakin (Presiden mengambil keputusan) sebelum dia ke luar negeri,” kata Din, Rabu, 4 Februari 2015.

Din berpendapat, institusi Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa dibiarkan terus mengalami kevakuman pimpinan. Institusi ini tidak bisa terlalu lama dikendalikan oleh kepala yang hanya menjabat pelaksana tugas. "Tak boleh Polri terlalu lama tidak punya kepala," katanya.

Meski demikian, Din Syamsuddin tidak akan mempermasalahkan apa pun keputusan Presiden. Menurut dia, melantik atau tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri sama-sama berpotensi memicu masalah. "Karena itu, mari kita terima dengan legawa apa pun keputusan Presiden," kata Din.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan memutuskan nasib Budi Gunawan pada pekan depan. Menurut dia, ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dia mengambil keputusan soal Kapolri. "Saya selesaikan semuanya minggu depan. Ada yang harus diselesaikan dulu, ada yang harus dirampungkan," kata Jokowi setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Narkoba di Hotel Bidakara, Rabu, 4 Februari 2015.

Jokowi tidak menyebutkan secara spesifik masalah apa yang harus diselesaikan sebelum mengambil keputusan soal Budi Gunawan. Menurut dia, masalah ini mencakup aspek hukum dan politik. "Keduanya (politik dan hukum) harus diselesaikan, harus beriringan," katanya.

Keputusan itu, menurut Jokowi, akan diambil seusai kunjungan kerjanya ke beberapa negara anggota ASEAN. "Minggu depan itu bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tidak lama, tapi ada yang harus dirampungkan," katanya.

Sebelumnya, peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfaraby, mengkhawatirkan ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri bakal semakin meningkat.

"Harusnya sebelum pergi Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas yang bisa meredakan ketegangan," kata Adjie saat dihubungi Tempo, Selasa, 3 Januari 2015. "Jangan sampai KPK dan Polri saling serang membabi-buta," katanya.

TIM TEMPO