TEMPO Interaktif, Solo:PDI Perjuangan mempertanyakan hasil kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan informal RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helenski, Finlandia. PDI Perjuangan menyatakan tetap pada pendiriannya yang menolak perundingan tersebut karena dilakukan dengan orang yang bukan warga negara Indonesia. "Sejak awal pemerintah menyatakan perundingan itu adalah perundingan informal, tetapi kenapa sekarang memunculkan nota kesepakatan yang akan ditandatangani resmi oleh pemerintah," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo kepada Tempo, Senin (18/7).Menurut Tjahjo, partainya tidak atau belum mempermasalahkan substansi dari hasil perundingan informal tersebut, karena pada prinsipnya sepakat untuk menyelesaikan masalah Aceh melalui jalan damai. Menurut dia, perundingan yang dilakukan hingga lima putaran tersebut tidak pada tempatnya karena urusan dalam negeri diselesaikan di tempat lain dan pemerintah berbicara dengan orang lain. "Dari sisi hasil kesepakatan yang dicapai itu, PDI Perjuangan mempertanyakan apa jaminan kesepakatan itu dapat dijalankan karena yang diajak berunding itu kan bukan warga negara Indonesia," tandasnya.Tjahjo juga mengkhawatirkan masalah GAM menjadi persoalan internasional karena akan melibatkan Uni Eropa dalam pengawasan kesepakatan. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah, khususnya Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut akan menjadi langkah blunder dan memicu daerah lain yang dilanda konflik, terutama Papua, mengambil jalan seperti yang diambil oleh GAM. "Selama perundingan, konflik bersenjata tidak pernah berhenti. Kesepakatan itu menurut saya melukai rakyat Aceh yang selama ini setia pada NKRI, karena apapun yang dilakukan toh GAM lebih diperhatikan," tambah Tjahjo.Soal partai lokal sebagai salah satu poin dari kesepakatan RI-GAM tersebut, ia menyatakan tidak ingin terburu-buru bersikap. Sebab, untuk membuat partai politik lokal diperlukan undang-undang karena undang-undang mengenai kepartaian yang ada tidak mengenai partai lokal. Imron Rosyid