TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Kehakiman dan HAM menilai hingga kini belum ada satu partai politik pun yang memenuhi syarat untuk diverifikasi. Saya khawatir nanti jangan-jangan tidak ada partai yang bisa diverifikasi, kata Ketua Pendaftaran Ulang Partai Politik Oka Mahendra kepada Tempo News Room di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, Senin (17/3). Keluhannya itu mempertimbangkan tenggat verifikasi parpol bakal berlangsung mulai April ini. Tim verifikasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengalami sejumlah kesulitan. Di antaranya tentang persamaan nama dan lambing partai. Mereka masing-masing bersikukuh mempertahankannya. Ada pula yang bermasalah dengan kepengurusan gandanya, misalnya Partai Kebangkitan Bangsa. Kasus ini masih berada di pengadilan dan belum selesai, Oka memperkirakan, verifikasinya menunggu vonis tetapnya. Selain dua masalah itu, menurut Oka, kebanyakan partai belum melengkapi kepengurusan di tingkat kecamatan. Juga surat keterangan domisili keberadaan kantor cabang di kabupaten atau pun kotamadya. Jika syaratnya sudah lengkap, tim ini akan mengeceknya ke daerah. Kalau di lapangan tidak benar, tidak lolos, tidak diakui sebagai partai politik sesuai UU nomor 31 tahun 2002, kata Oka yang juga staf ahli Menteri Kehakiman dan HAM. Rencananya tim ini akan melakukan empat tahap verifikasi, yakni April, Juni, Juli-Agustus, dan September. Setelah diverifikasi, daftar segera diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun Oka mengaku tidak ambil pusing dengan pemajuan jadwal pemilu yang diajukan KPU. Menurutnya, yang penting tugas Depkeh dan HAM adalah verifikasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Verifikasi ini untuk menyatakan sebuah partai yang berbadan hukum, dan bukan verifikasi untuk ikut pemilu. (Anggoro Gunawan - TNR)