Presiden Joko Widodo saat menyambut kedatangan Pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Februari 2015. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya menyatakan, keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menolak atau membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri menjadi momentum pembuktian bahwa dia bukan boneka Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Tindakan sebaliknya, justru menegaskan Jokowi hanya presiden boneka bagi kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Ini momen tepat Jokowi membuktikan dia sebagai presiden yang tak terikat koalisi pemerintah atau PDIP," kata Yunarto di Menteng, Senin, 2 Februari 2015.
Posisi Jokowi tak mudah karena semua kemungkinan pilihan berujung di DPR. Penolakan Jokowi secara langsung menyebabkan sikap parlemen mempersulit pengajuan calon pengganti sehingga terjadi kevakuman posisi Kepala Polri. Hal ini juga menjadi preseden buruk pengajuan calon pimpinan lembaga negara. (Baca: Rapor Menteri Jokowi: Susi Juara, Menteri Jonan?)
Jika melantik lalu diberhentikan, Jokowi juga tetap harus meminta persetujuan parlemen saat ingin memberhentikan Budi Gunawan. Menurut Yunarto, parlemen tak akan menyetujui pemberhentian. Alhasil, Komisi Pemberantasan Korupsi harus berhadapan dengan Kapolri aktif dalam pengusutan kasus rekening gendut.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Ambardi. Menurut di, KPK lembaga yang lahir dari ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Pelemahan KPK menjadi catatan buruk dan blunder politik bagi Jokowi. Jokowi dituntut konsisten terhadap pemberantasan korupsi.
