TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim 9 Syafii Maarif mengatakan Presiden Joko Widodo menerima masukan soal pembatalan pelantikan calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Syafii melanjutkan, Presiden mengatakan akan melakukan hal yang menjadi rekomendasi tim.
"BG mundur dari pencalonan, itu sangat mungkin akan terjadi. Tapi proses hukum dan untuk cari jalan keluarnya agak rumit," kata Syafii, sembari sesekali menepok jidatnya, kepada pers di kompleks Istana, Rabu, 28 Januari 2015. (Baca: KPK Vs Polri, Kisah Bambang Saat Dicokok Bareskrim)
Syafii berharap Jokowi segera mengambil keputusan untuk mengakhiri kisruh KPK dan Kepolisian. "Harus cepat karena situasi sedang mendidih," kata Syafii. Dalam pertemuan itu, Syafii melihat Jokowi seakan sudah terlampau banyak beban. "Jadi jangan lama-lama. Harus ada suara dari Istana secepatnya."
Syafii menyebutkan, akhir Januari ini, Jokowi akan memberikan pernyataan terkait dengan polemik tersebut. "Saya kira akhir bulan ini akan ada sikap dari Jokowi." (Baca: Presiden Instruksikan Stop Kriminalisasi KPK)
Sebelumnya, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kemungkinan mempengaruhi sikap Presiden Joko Widodo.
Alasannya, misalnya, kenapa Jokowi sulit mencabut pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Saya menduga Jokowi sudah di-fait accompli oleh Mega supaya mengajukan Budi Gunawan,” ujar Syamsuddin, Rabu, 14 Januari 2015.
Indikasi pengaruh Mega itu, tutur Syamsuddin, terlihat dari upaya PDIP memuluskan pencalonan Budi. Sedangkan Jokowi sebenarnya sudah mendengar sejumlah masukan tentang kasus rekening gendut yang menjerat Budi. "Ada kemungkinan Jokowi tak sanggup menolak." (Baca: Kasihan Jokowi: Tiga Alasan KPK Dirontokkan)
Jokowi, tutur Syamsuddin, sulit menghindar dari pengaruh Mega lantaran membutuhkan dukungan politik di DPR untuk pengesahan APBN. Pada internal PDIP, Jokowi tidak memiliki pengaruh dan jabatan strategis. (Baca: Mahasiswa Ini Ikut-ikutan 'Serang' KPK)
Dalam politik nasional, PDIP saat ini juga bukan partai yang punya dukungan dominan. "Memang, sebagai presiden, Jokowi dihadapkan pada situasi sulit."
MUHAMMAD MUHYIDDIN | TIM TEMPO
Terpopuler:
Menteri Tedjo, Jaya di Laut Gagal di Darat
Syahrini Pamer Foto Bersama Paris Hilton di Bali
Pengacara Budi Gunawan Kini Incar Penyidik KPK
Kemudi QZ8501 Rusak, Ini Jawaban AirAsia
Selalu Bilang Next, Ceu Popong Tegur Menteri Anies
KPK Rontok, Giliran Yusuf PPATK 'Diteror' DPR
