Mahasiswa Ini Ikut-ikutan 'Serang' KPK  

Reporter

Rabu, 28 Januari 2015 05:29 WIB

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengangkat tangan usai melakukan jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, 26 Januari 2015. Usai ditetapkan tersangka oleh Bareskrim, Bambang Widjojanto memutuskan berhenti sementara dari Wakil Ketua KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Bangkalan - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa Bangkalan Bersama Rakyat (Kobra) menuntut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi segera diberhentikan. Mereka menunjuk tiga anggota pimpinan KPK yang saat ini sedang disudutkan dengan kasus etika ataupun hukum oleh sejumlah kelompok. (Baca: KPK Periksa Pejabat Bangkalan Terkait Korupsi Fuad Amin)

Para mahasiswa itu berunjuk rasa di Markas Kepolisian Resor Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 27 Januari 2015. "Berhentikan (Abraham) Samad, Bambang (Widjojanto), dan Zulkarnaen," kata koordinator unjuk rasa itu, Rahmad Hardiyanto.

Rahmad menilai KPK tak ubahnya lembaga politik. Ketika ada pimpinan KPK ditangkap karena tersandung masalah hukum, lembaga KPK akan digunakan untuk membebaskan mereka dari jeratan hukum. "Tidak boleh ada yang kebal hukum. Di mata hukum, semua sama," katanya dalam orasi di depan poster bertuliskan "Save Polri". (Baca: Wawancara Eksklusif dengan Ratna, Saksi Bambang KPK)

KPK mendapat "serangan" bertubi-tubi setelah menetapkan calon tunggal Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Serangan itu antara lain Komisi Hukum DPR memutuskan menunda pemilihan pengganti Busyro Muqoddas. Lalu Budi Gunawan menggugat praperadilan KPK serta melaporkan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Kejaksaan Agung.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun menyoal etika Samad yang menurut dia pernah minta dicalonkan sebagai wakil presiden. Kemudian Badan Reserse Kriminal Polri menangkap serta sempat menahan Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus kesaksian palsu dalam sidang perkara hasil pilkada pada 2010.(Baca: KPK Terancam Hancur)

Yang terakhir adalah pelaporan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga ke Bareskrim untuk kasus yang lebih lama lagi, yakni 2006, dan laporan Aliansi Masyarakat Jawa Timur terhadap Wakil Ketua KPK Zulkarnaen.

MUSTHOFA BISRI

Terpopuler
Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak

Anak Raja Abdullah Ini Ungkap Kekejaman Ayahnya

Biarkan Mbah Ronggo, Jokowi: Ini Cara Bantu KPK

Politikus PDIP: Jokowi Bisa 'Game Over'


Berita terkait

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

3 jam lalu

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

KPK menjelaskan konstruksi perkara atas penetapan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan yang diperuntukkan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

3 jam lalu

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

Pasal 50 B Ayat 2 huruf c draf RUU Penyiaran mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

5 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

Windy Idol berstatus sebagai tersangka TPPU sejak Januari 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

5 jam lalu

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan hak guna usaha yang diperuntukkan sebagai lahan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

5 jam lalu

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

Windy Idol diperiksa kembali sebagai tersangka pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

7 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

8 jam lalu

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

PN Jakarta Selatan mengabulkan pengajuan pencabutan permohonan praperadilan oleh kuasa hukum bekas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Baca Selengkapnya

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

8 jam lalu

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh keberatan mengenai kedudukan penuntut umum KPK yang tidak berwenang menuntut dalam perkara TPPU.

Baca Selengkapnya

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

10 jam lalu

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

11 jam lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya