TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi membentuk tim sembilan atau tim independen guna mencari solusi atas kisruh yang sedang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mabes Polri. Tim itu nantinya akan membuat sebuah rekomendasi penyelesaian polemik antar lembaga penegak hukum. (Baca: Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak)
Wakil Ketua tim sembilan Jimly Asshiddiqie mengatakan Jokowi bisa melaksanakan atau tidak hasil rekomendasi tim. Jokowi, kata Jimly, memiliki mekanisme sendiri. "Bisa saja usul tim ini tak dilaksanakan karena ada pertimbangan lain yang lebih luas," kata Jimly di Sekretariat Negara, Selasa, 27 Januari 2015. (Baca: 3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri)
Kata Jimly, melalui Keputusan Presiden tim ingin memaksimalkan kegunaan mereka. "Dibuat Keppres itu maksudnya agar rekomendasinya dijalankan presiden," kata dia. Sebagai kepala negara, Jokowi bisa saja tak seratus persen mengikuti rekomendasi tim. "Tapi setidaknya (kami berharap) 90 persen dilakukan." (Baca: Nurul Arifin: Jokowi Direcoki Partai Pendukung)
Rekomendasi tersebut sebagian nantinya akan tim umumkan terbuka kepada publik. Tapi, kata Jimly, ada juga hasil rekomendasi yang dirahasiakan. Semua rekomendasi itu nanti akan tim sampaikan bisa tiap hari maupun di akhir masa kerja. (Baca: Sejak Budi Gunawan Tersangka, KPK Diserang 7 Kali)
Ahad lalu, Presiden Joko Widodo membentuk tim independen guna mencari solusi atas kisruh yang sedang terjadi antara KPK dan Kepolisian. Awalnya, Jokowi mendapuk tujuh orang sebagai tim. Belakangan jumlah mereka bertambah dua, yakni mantan Kapolri Jenderal Sutanto dan Sosiolog Imam B Prasodjo. (Baca: Jokowi Bekerja Sebagai Presiden atau Pelayan Ratu?)
Mereka yang masuk dalam tim adalah mantan Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno, Ketua Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan mantan Ketua KPK Erri Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan, dan mantan Ketua Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.
