Para aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi polri mengenakan topeng bergambarkan Presiden Joko Widodo, Komjen Budi Gunawan dan Mantan Presiden Megawati dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 21 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana memuji keputusan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto yang memilih mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)
Bambang disangka memerintahkan saksi untuk bersaksi palsu dalam sengketa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat 2010 di Mahkamah Konstitusi. "Itu menunjukkan kelas Bambang sebagai orang yang konsisten menjaga moral antikorupsi," kata Denny di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015.
Denny balik menyindir calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang tak mengambil keputusan mundur seperti yang dilakukan Bambang. Padahal Budi lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan rekening tak wajar oleh KPK.
"Berpikir mundur saja tidak, diminta mundur tidak mau. Seharusnya (Budi Gunawan) tidak menjadi calon Kapolri, dong," kata Denny. "Karena itu, kami minta Budi Gunawan dibatalkan pencalonannya." (Baca: Sepeda Jokowi, 'Save KPK', dan Rakyat Tak Jelas)
Denny meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati menentukan sikap, termasuk memutuskan permintaan mundur dari Bambang Widjojanto. Dia meminta Jokowi jeli dalam melihat kemungkinan upaya kriminalisasi yang dilakukan Polri terhadap pimpinan KPK.
"Bisa saja besok Pak Andan Pandu, besoknya lagi Pak Zulkarnain yang dijadikan tersangka," kata Denny. "Kalau sampai terjadi, KPK bisa habis." (Baca: Sejak Budi Gunawan Tersangka, KPK Diserang 7 Kali)
Sebelumnya, Bambang Widjojanto mengatakan niatnya untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Bambang, dalam Undang-Undang KPK dijelaskan bahwa pimpinan yang menjadi tersangka akan diberhentikan.
Karena aturan itu, Bambang mengatakan akan mengajukan surat pengunduran diri kepada pimpinan KPK. Nanti pimpinanlah yang akan mengajukannya kepada Presiden Joko Widodo. "Biar nanti pimpinan yang mempertimbangkan," ujar Bambang.
