TEMPO.CO, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat meminta indikator kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) diubah. Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Jon Erizal mengatakan perubahan indikator itu sangat dibutuhkan agar penghitungan angka kemiskinan yang dilakukan lembaga statistik lebih terukur.
"Misal Bank Dunia, di sana jelas berapa pendapatan orang yang disebut miskin dan tidak miskin. Ini harus menjadi pertimbangan agar indikator yang digunakan jelas," kata Jon dalam rapat dengan BPS di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015.
Selain itu, Dewan juga meminta agar BPS tidak lagi menggunakan istilah miskin, hampir miskin, dan tidak miskin dalam hasil surveinya. "Harus tegas, kalau miskin bilang saja miskin. Tidak perlu ada istilah hampir miskin atau rentan miskin. Padahal substansinya tetap saja miskin," kata Jon Erizal. Dia mengatakan ketegasan tersebut diperlukan agar jumlah warga miskin di Indonesia jelas.
Kepala BPS Suryamin mengaku tidak masalah jika indikator tersebut diubah. Menurut dia, selama ini lembaganya menggunakan indikator untuk memotret warga miskin di Indonesia berdasarkan sistem yang sudah dilakukan sejak tahun 1990-an yaitu dengan menggunakan indikator makanan berupa kecukupan gizi harus memenuhi 2.100 kilokalori per hari.
"Selain itu juga garis kemiskinan dihitung dari nonmakanan seperti sandang dan papan. Kami bisa elaborasi lagi indikator tersebut," katanya. Suryamin mengatakan akan mengundang akademikus dan ahli untuk merumuskan indikator-indikator baru yang bisa digunakan dengan kondisi saat ini.
Data BPS menyebutkan total penduduk miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta atau 10,96 persen dari total penduduk. Angka ini berkurang 0,55 juta dibanding Maret 2014 sebesar 28,28 juta atau 11,25 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan September 2013, terjadi penurunan 0,87 juta orang. Sebanyak 17,37 juta berada di desa dan 10,36 juta di kota.
Dilihat dari konteks geografis, Maluku dan Papua menduduki posisi pertama sebagai domisili penduduk miskin Indonesia yakni 21,86 persen. Disusul Bali dan Nusa Tenggara 14,35 persen, Sulawesi 11,07 persen, Sumatera 11,11 persen, Jawa sebesar 10,5 persen, dan Kalimantan 6,43 persen.
ANGGA SUKMAWIJAYA
Baca juga:
Gagal Merampok, Stres, Pelaku Merusak Dua ATM
Jiwasraya Targetkan Premi Rp 10 Triliun Tahun Ini
Sulsel Cegah 19 Pengemplang Pajak
Film King Suleiman Tayang Lagi Jadi Abad Kejayaan
Berita terkait
Neraca Perdagangan Kita Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Apa Penyebabnya?
6 hari lalu
Indonesia memperpanjang rekor surplus neraca perdagangan dalam 47 bulan terakhir pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Putusan MK Pengaruhi IHSG, Bandara Sam Ratulangi Mulai Dibuka
6 hari lalu
Pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK memengaruhi IHSG. Perdagangan ditutup melemah 7.073,82.
Baca SelengkapnyaImpor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik
6 hari lalu
BPS mencatat impor pada Maret 2024 turun 2,6 persen secara bulanan. Impor bahan baku dan bahan penolong turun, tapi barang konsumsi naik.
Baca SelengkapnyaBPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen
6 hari lalu
Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan terjadi lonjakan impor serealia pada Maret 2024. BPS mencatat impor beras naik 2,29 persen. Sedangkan impor gandum naik 24,54 persen.
Baca SelengkapnyaBPS Sebut Iran dan Israel Bukan Mitra Utama Dagang RI: Dampak Konflik Tak Signifikan
6 hari lalu
BPS menilai dampak konflik geopolitik antara Iran dan Israel tak berdampak signifikan terhadap perdangan Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya.
Baca SelengkapnyaSurplus Perdagangan Maret Tembus USD 4,47 Miliar, Ditopang Ekspor Logam Dasar dan Sawit
6 hari lalu
Surplus perdagangan Indonesia pada Maret 2024 tembus US$ 4,47 miliar. Surplus 47 bulan berturut-turut.
Baca SelengkapnyaTimur Tengah Memanas, BPS Beberkan Sejumlah Komoditas yang Harganya Melonjak
6 hari lalu
Badan Pusat Statistik atau BPS membeberkan lonjakan harga komoditas akibat memanasnya tekanan geopolitik di Timur Tengah.
Baca SelengkapnyaPenerbangan Internasional di Bandara Sultan Hasanuddin Airport Makassar Meningkat 8,29 Persen
24 hari lalu
Aktivitas penerbangan internasional yang datang, berangkat, dan transit di Bandara Sultan Hasanuddin Airport Makassar pada Februari 2024 meningkat.
Baca SelengkapnyaBPS: Kenaikan Harga Beras Eceran 2024 Paling Tinggi Sejak 2011
27 hari lalu
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti mengatakan harga beras eceran mengalami kenaikan sebesar 2,06 persen secara bulanan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya
27 hari lalu
BPS menyebut penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan sebesar 0,87 persen. Namun secara tahunan, di penggiling naik.
Baca Selengkapnya