TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya Uji Ahmad Riza Patria mengatakan partainya akan mengusulkan penghapusan uji publik calon kepala daerah dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Alasannya, tahap tersebut memperlambat proses pemilihan kepala daerah dan memicu konflik.
"Uji publik hanya memakan waktu, biaya, energi," kata Riza kepada Tempo, Ahad, 25 Januari 2015. "Semakin lama prosesnya, makin menyimpan konflik jadi lebih baik dihapuskan."
Riza membeberkan beberapa usulan penyempurnaan Undang-Undang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Menurut dia, uji publik dalam Pilkada bisa diganti uji lewat partai politik yang menjadi pengusung calon dan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
"Jika tidak bisa dihapuskan, pengujian bisa lewat partai politik atau KPU secara terbuka menguji visi misi dan kapabilitas calon," kata Riza.
Komisi Pemerintahan DPR akan mengumpulkan daftar persoalan yang muncul pada ketentuan dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang disahkan oleh Paripurna DPR pekan lalu. Selasa nanti, DPR akan membahas rencana revisi Undang-Undang yang ditargetkan selesai pada masa sidang ini.
Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung
Berita terkait
Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI
59 menit lalu
Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi
9 jam lalu
Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.
Baca SelengkapnyaDPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali
9 jam lalu
Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Baca SelengkapnyaPanja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok
18 jam lalu
Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.
Baca SelengkapnyaWacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
1 hari lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
1 hari lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
1 hari lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
1 hari lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
1 hari lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 hari lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca Selengkapnya