Jokowi, Kalah Tegas dari Ketua RT dan Lupa Janji
Editor
Yosep suprayogi koran
Sabtu, 24 Januari 2015 21:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar proses hukum penangkapan Bambang dilakukan secara obyektif. “Saya sebagai kepala negara juga meminta tak terjadi gesekan antara Polri dan KPK dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi di Istana Bogor, 23 Januari 2015. (Baca: Jokowi Tolak Intervensi)
Sikap Jokowi yang mengambang dan tak memberikan solusi atas upaya sistematis melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi itu menuai kritik pedas. Berikut ini beberapa kecaman terhadap Presiden Jokowi:
1. Tak Lebih Tegas dari Ketua RT
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengkritik Presiden Joko Widodo yang tidak memberikan solusi atas kriminalisasi terhadap Wakil KPK Bambang Widjojanto. Menurut dia, pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seorang kepala negara yang berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang ketua rukun tetangga. Kita butuh seorang presiden, bukan petugas partai," ujar Anis saat bertemu dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Jokowi Kalah Tegas oleh Ketua RT )
Selanjutnya: Sejarah Mencatat Sikap Jokowi
<!--more-->
2. Sejarah Mencatat Sikap Jokowi
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
"Presiden harus bersikap tegas terhadap ini. Sejarah akan mencatat Anda, presiden yang pro-pemberantasan korupsi atau sebaliknya," kata Johan dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Sejarah Akan Mencatat Anda Presiden)
Selanjutnya: Jokowi Ingkar Janji
<!--more-->
3. Jokowi Ingkar Janji
Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, menilai tindakan Presiden Jokowi adalah bentuk ingkar janji politik saat masih berlaga di pemilihan umum presiden tahun lalu.
Saat masih menjadi calon presiden, Jokowi sempat berjanji memperkuat KPK. Ternyata, "Itu hanya 'lip service' yang menjurus pembohongan terhadap publik," kata Oce saat dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Januari 2015. Menurut dia, Presiden Jokowi harus membela KPK. Sebab, selama ini KPK sudah menjadi lembaga pemberantasan korupsi andalan di Indonesia. (Baca: Pukat UGM : Presiden Jokowi Ingkar Janji)
INDRA WIJAYA I LINDA TRIANITA
Berita Lain:
Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP Mega Bermain
Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
Penangkap Bambang KPK Anak Buah Budi Gunawan