Aksi berbagai elemen masyarakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, 23 Januari 2015. TEMPO/Ngarto Februana
TEMPO.CO, Kupang - Mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti-Korupsi Nusa Tenggara Timur (Arak NTT), menyerukan reformasi total di tubuh Kepolisian RI.
Seruan ini disampaikan setelah Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menangkap dan menetapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Bambang dituding menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi pada 2010. (Baca: Soal Bambang, Oegroseno: Kabareskrim Patut Ditabok)
"Tangkap mafia dan pelaku korupsi, segera bangun KPK sampai ke daerah serta reformasi total institusi Polri," kata koordinator Arak NTT, Bedi Roman, kepada wartawan, Sabtu, 24 Januari 2015. Bedi menilai penangkapan Bambang merupakan upaya untuk melemahkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap karena Jokowi)
Menurut Bedi, negara tidak lagi melindungi bangsanya sendiri akibat pemerintah cenderung bermain di atas situasi bangsa yang sedang mengalami defisit kesejahteraan. "Korupsi adalah musuh bersama, korupsi melahirkan kemiskinan dan keterbelakangan, karupsi harus dilawan bukannya dirawat dan koruptor dilindungi," tegasnya. (Baca: Pelapor Kasus Bambang Widjojanto dari PDIP, Siapa Dia?)
Pemerintahan, lanjut Bedi, sedang mempertontonkan sikap melindungi koruptor dengan menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan rekening tak wajar. (Baca juga: Bambang KPK Ditangkap, 60 Pengacara Pasang Badan)
"Kami memiliki kebanggaan yang sangat besar atas kerja keras KPK untuk memberantas korupsi, namun di balik itu justru pimpinan KPK dikriminalisasi dan dipolitisasi untuk memperlemah kinerja KPK," kata Bedi. (Baca juga: Tiga Kejanggalan dalam Penangkapan Bambang KPK)
