KPK Pernah Dipimpin 2 Orang, Keputusannya Sah

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 24 Januari 2015 05:35 WIB

Sejumlah elemen penggiat anti korupsi melakukan aksi damai dukungan terhadap KPK di jalan HR Rasuna Said, Jakarta, 23 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007-2011, Mochammad Jasin, menyatakan komisi antirasuah tetap bisa jalan dan keputusannya legal meski hanya dipimpin tiga orang.

Jasin mencontohkan ini pernah terjadi dulu saat Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto dikiriminalisasi Polri sehingga pimpinan lembaga antirasuah itu tinggal dua orang. (Baca:Pimpinan KPK 3 Orang, Keputusannya Tetap Sah)

"Kami mendorong pimpinan KPK yang tersisa, kalaupun Bambang Widjojanto berhenti sementara, KPK harus tetap jalan," ujar Jasin di gedung KPK, Jumat, 23 Januari 2015.
Sebagai gambaran, kata Jasin, hal itu diatur dalam Pasal 21 UU KPK bahwa pimpinan ada 5 orang dan bekerja secara kolektif dan kolegial bersama penyidik, penyelidik, dan penuntut umum.

Saat itu, Jasin tinggal berdua dengan Haryono Umar. Sebab, Ketua KPK Antasari Azhar tersandung masalah hukum dugaan pembunuhan. Sedangkan Chandra dan Bibit dijadikan tersangka di kepolisian dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan. (Baca: Warga RI di Australia Tuntut Jokowi Bela KPK)

"Saat kami tinggal berdua, Deputi Penindakan mengatakan kalau kasus-kasus tidak ditandatangani, maka akan menyalahi aturan, sesuai SOP harus segera ditandatangani. Saya menandatangani dengan Pak Haryono. Yurisprudensi dan tidak dipermasalahkan. Itu yang kami alami," ujar Jasin.

Menurut Jasin, kasus-kasus yang naik dari penyelidikan ke penyidikan ataupun dari penyidikan ke penuntutan ada puluhan yang ditandatangani hanya dua pimpinan. Sayangnya, Jasin enggan mengungkapkan kasus apa saja. "Tidak bagus menyampaikan, nanti orang jadi ingat," kata Jasin. (Baca: Eks Pimpinan KPK: Ini Dilemahkan Seperti Dulu)

Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri saat mengantar anaknya ke sekolah di Depok tadi pagi. Mabes Polri menyebutkan penangkapan Bambang karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi.
Penangkapan Bambang ini terjadi sepekan setelah KPK mengumumkan calon Kapolri tunggal pilihan Jokowi, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

Saat ini, pimpinan KPK jilid III tersisa 3 orang, yakni Abraham Samad, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Adapun Busyro Muqoddas sudah purna tugas sejak 10 Desember 2014. Pengganti Busyro akan dipilih DPR pada Desember 2015 nanti atau bebarengan memilih empat pimpinan lainnya.

LINDA TRIANITA






Baca juga:
BW Ditangkap, Jokowi Bicara Pertumbuhan Ekonomi
#SaveKPK dan #SayaKPK Dikibarkan di Gedung KPK,
Pemkot Bogor Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Taman
Sejuta Turis Australia Kunjungi Bali Tiap Tahun

Berita terkait

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

1 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

4 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

5 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

7 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

7 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

9 jam lalu

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

10 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

20 jam lalu

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

20 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

23 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya