Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan kasus penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri memerlukan cara pengusutan yang mendalam. Alasannya, kedua lembaga yakni KPK dan Polri memiliki bukti dan pembelaannya masing-masing. "Dua-duanya punya bukti sendiri," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jumat malam, 23 Januari 2015.
Jumat pagi, 23 Januari 2015, Bambang ditangkap Badan Reserse Kriminal Polri saat sedang mengantarkan anak keempatnya pergi sekolah. Bambang ditangkap sekitar pukul 07.30 WIB di daerah Cimanggis, Depok. (Baca: Save KPK, Beredar Petisi #BebaskanBW)
Ahok menjelaskan, KPK berperan penting dalam mengusut tindak pidana korupsi di Indonesia. Di Ibu Kota, ia berujar komisi antirasuah pernah membantu Pemerintah DKI mengungkap aksi pungutan liar di Balai Uji Kir Kedaung, Jakarta Barat. (Baca: Eks Pimpinan KPK Minta Jokowi Tegas Soal Bambang)
Selain itu, ia bertutur KPK juga merupakan mitra kerja Pemerintah DKI. Kedua institusi pemerintahan menandatangani perjanjian kerja sama untuk memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah DKI.
Ahok enggan berkomentar banyak ihwal penangkapan ini. Namun ia berharap masalah ini cepat selesai dan keberadaan KPK kembali kokoh di Indonesia. "Saya ingin KPK tetap ada," kata Ahok.
Di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menyatakan proses hukum terhadap Bambang harus berjalan obyektif dan sesuai dengan peraturan. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jaksa Agung, beberapa menteri, Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.
"Saya menyampaikan kepada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai kepala negara saya meminta institusi Polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai aturan Undang-undang yang ada," kata Jokowi. (Baca: #SaveKPK Jadi Trending Topik Twitter)
Presiden Jokowi meminta kepada KPK dan Polri agar tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas. Jokowi melanjutkan, "Sebagai Kepala Negara, saya minta agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing," kata Jokowi.
Jokowi juga menegaskan media agar obyektif dalam menyuguhkan liputan penangkapan Bambang. "Kita berharap semuanya juga, media terutama, menyampaikan hal-hal objektif," katanya.
