Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo ikuti prosesi gladi bersih seremoni pisah sambut SBY dan Jokowi di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 19 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal kemelut pemilihan Kepala Polri. Dalam laman Facebook-nya, 19 Januari lalu, SBY mengatakan, ini bukan kali pertama terjadi kemelut dalam memilih pejabat nomor satu di Kepolisian.
“Empat belas tahun yang lalu, terjadi pula kemelut dengan apa yang disebut sebagai ‘Kapolri kembar’,” tulis SBY. (Baca: Kisruh Pemilihan Kapolri, Baca di Sini.)
“Kini krisis semacam itu terjadi lagi, meskipun tidak sama persis. Kita berharap situasi yang sangat mengganggu keutuhan dan kekompakan Polri ini segera bisa diatasi, sehingga Polri segera bisa berfungsi secara normal dan tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik,” kata SBY. (Baca: Pengalaman SBY dalam Memilih Kapolri.)
Yang dimaksud SBY dengan 'Kapolri kembar' adalah ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencopot Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantikannya dengan Chaerudin Ismail pada Juli 2001. Penggantian ini tidak mulus sebab mendapat perlawanan dari DPR, karena Gus Dur tidak minta persetujuan parlemen. (Baca: Kasus Kapolri Kembari di Sini.)
Menurut SBY, sebenarnya penggantian pimpinan Polri, dan juga TNI, adalah bukan sesuatu yang luar biasa. “Undang-undang dan perangkat peraturan yang berlaku telah mengaturnya,” katanya.
