Soal Kapolri, SBY: Saya Minta Masukan Kapolri Lama  

Reporter

Kamis, 22 Januari 2015 12:30 WIB

SBY dan Jokowi. AP/Mark Baker

TEMPO.CO, Jakarta - Munculnya kemelut dalam pemilihan Kepala Polri membuat mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono urun rembuk. Dalam laman Facebook-nya, 19 Januari lalu, ia menuliskan pengalamannya empat kali mengganti Kapolri selama sepuluh tahun memerintah.

Hal pertama yang SBY lakukan adalah meminta masukan pejabat lama. “Dalam keadaan normal, pertama-tama saya meminta saran dan masukan dari Kapolri terlebih dahulu,” tulisnya. (Seleksi Calon Kapolri, Sutarman Ingin Polisi Dilibatkan.)

Menurut SBY, dengan meminta masukan, ia bisa mengetahui siapa saja yang memenuhi syarat jabatan dan kepangkatan dan memiliki integritas dan kapasitas serta “layak untuk dicalonkan sebagai Kapolri”.

Langkah berikutnya adalah meminta pertimbangan Komisi Kepolisian Nasional. Urutan langkah ini tidak ditempuh Presiden Joko Widodo ketika menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Presiden Jokowi langsung meminta pertimbangan Kompolnas, seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepolisian. (Kompolnas: Kami Tidak Memihak.)

Calon Kapolri pilihan Presiden Jokowi akhirnya ditunda pelantikannya--meski sudah mendapat persetujuan DPR--karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK. (Baca: KPK Tetapkan BG sebagai Tersangka.)




YUDONO

Berita penting lain
Angkot di Malang Mogok Massal, Tolak Bus Sekolah
Persebaya Masih Berburu Penyerang
Daftar Klub Terkaya Dunia: Madrid Kembali Teratas
Sewot Lihat PNS Selfie, Djarot: Narsis Banget
Rachmat Gobel Larang Penjualan Bir di Minimarket







Advertising
Advertising

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

6 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

22 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya