TEMPO.CO, Bandung -Bupati Sutrisno menyatakan ketertarikan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk ikut menanam saham di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang akan mengelola bandara di Kertajati, Majalengka. "Ditawarin 10 persen (saham)," kata dia di Bandung, Rabu, 21 Januari 2015.

Menurut dia, dengan hitungan modal pendirian BUMD BIJB Rp 3 triliun, pemerintah Majalengka harus menyiapkan Rp 300 miliar. Pemerintah Majalengka akan menggelontorkan dana itu pada BUMD miliknya yakni Sindang Kasih Multi Usaha untuk bergabung dalam BIJB. "Ya, akan bergabung," kata dia.

Sutrisno mengatakan, pemerintah kabupaten tertarik menanam saham pengelolaan bandara itu agar bisa ikut mengelolanya. "Supaya nanti Majalengka tidak menjadi tukang 'bebersih kokotoran" saja, ada yang dirasakan oleh rakyat saya," kata dia.

Soal itu disampaikan dalam rapat bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung hari ini, Rabu, 21 Januari 2015. Sutrisno mengatakan, dalam rapat itu dia meminta agar pemerintah Jawa Barat kembali menganggarkan pembebasan lahan untuk bandara di Kertajati itu.

Menurut dia, sebagian besar warga yang lahannya akan dilintasi bandara itu yang tidak sempat terbayarkan ganti ruginya, sudah melengkapi bukti berkasnya. "Saya mohon bisa dilanjutkan penganggaran karena supaya rakyat ada ketenangan," kata Sutrisno.

Total dana yang dibutuhkan untuk ganti rugi lahan tersisa dari warga yang sudah setuju itu Rp 100,5 miliar. Lahan milik warga itu untuk menggenapi panjang landasan pacu menjadi 4 ribu meter.

Sutrisno sengaja datang untuk menanyakan APBD 2015 Jawa Barat yang tidak mencantumkan pembebasan lahan bandara lagi. "Runway pertama sudah terbangun 2,5 kilometer, bisa berlanjut manakal lahannya sudah terbebaskan. Saya minta supaya teranggarkan. Kalau tidak sekarang, bisa di Perubahan," kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik membenarkan jika pemerintah Jawa Barat tidak menganggarkan pembebasan lahan lanjutan di bandara Kertajati, Majalengka. Karena pembebasan lahan itu seharusnya sudah tuntas tahun lalu. "Anggaran kita berakhir Desember (2014), tadinya semuanay clear di bulan itu, ternyata hanya sebagian yang dibebaskan," kata dia.