Menunggu Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 19 Januari 2015 06:41 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bengkulu - Posisi Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu kemungkinan besar akan diisi pejabat Kementerian Dalam Negeri. Sebab, Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu akan mencalonkan diri pada pemilihan gubernur yang rencananya dilaksanakan tahun ini

"Seharusnya, sesuai UU ASN, jika gubernur dan wakil gubernur mencalonkan diri, sekprov akan ditunjuk sebagai plh. Berhubung hingga saat ini pejabat Sekdaprov Bengkulu belum definitif, akan ditunjuk pejabat Kementerian setara eselon I sebagai plh," kata Kepala Biro Pemerintah Sekprov Bengkulu Hamka Sabri, Minggu, 18 Januari 2015. (Baca: PAN Dukung Penundaan Pilkada 2016)

Untuk calon pejabat Sekprov sendiri, Hamka menambahkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengajukannya ke Kementerian Dalam Negeri. Saat ini mereka sedang menunggu hasil keputusan dari menteri.

Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah saat dikonfirmasi membenarkan rencana pencalonan dirinya pada pilgub mendatang. Namun, soal plt gubernur dan bupati, hingga saat ini Pemrov belum mengajukan nama ke Kementerian Dalam Negeri.

"Kami belum mengajukan nama untuk plt gubernur maupun bupati, pihak pemerintah baru mengajukan sekprov definitif," kata Junaidi singkat saat dihubungi via BlackBerry Messenger.

Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati di lima kabupaten.

ESTER





Berita lain:
Soal Kapolri, Ruhut: Jokowi Melihat Sesuatu
Pakaian Putih, Terpidana Bertanda Tembak di Dada
Jika Budi Gunawan Batal Dilantik, Jokowi Pilih 8 Calon Ini

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

5 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

8 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

45 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

51 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

59 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya