TEMPO.CO, Jakarta- Pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia Margarito Kamis menyatakan penundaan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri bisa berujung panjang. Banyak keputusan tidak berdasar hukum, Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja melakukan impeachment atau pemakzulan terhadap Joko Widodo.
"Undang-undang tidak menyebutkan ada alasan presiden boleh menunda pelantikan Kapolri," kata dia saat diskusi dengan wartawan, Ahad, 18 Januari 2015. (Baca:Oegroseno: Budi Gunawan Pasti Ditahan KPK)
Menurut Margarito, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan Kapolri diberhentikan sekaligus penunjukan dengan Kapolri baru. "Masa menunda pelantikan hanya karena etika. Kalau semua keputusan presiden berdasarkan etika dan bukan karena hukum, ya, bubar negeri ini," kata dia.
Saat ini, kata Margarito, hanya ada satu pilihan hukum bagi Joko Widodo. Yaitu melantik Budi Gunawan sebagai Trunojoyo 1. "Masalah nanti Budi disuruh mundur karena ada proses hukum, ya terserah," kata dia. (Baca: PDI Minta Nama Baru Calon Kapolri)
Alasan tak menaati hukum itu, menurut dia, menjadi modal cukup bagi anggota dewan memakzulkan Joko Widodo. "Berani atau tidak itu urusan nanti," kata Margarito.
Sementara itu, anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil, menyatakan proses untuk memakzulkan seorang presiden sangat panjang. "Tak bisa langsung. Harus menggunakan hak bertanya dulu, terus interpelasi, kemudian hak angket, masih panjang. Kami masih melihat perkembangan," kata anggota komisi hukum ini. (Baca: Yusril Kritik Cara Jokowi Berhentikan Sutarman )
Namun, ia memang mempertanyakan keputusan Joko Widodo menunda pelantikan Budi Gunawan. "Bila memang belum mau melantik, kenapa memberhentikan Sutarman? Padahal pensiunnya masih lama. Banyak yang harus dijelaskan presiden kepada publik," kata dia.
Karena itu, kata Nasir, Senin besok komisi hukum akan merapatkan kondisi ini dengan memutuskan apakah komisi hukum atau fraksi akan menggunakan hak kedewanan mereka. "Kami harus bersikap soal ini," kata dia.
INDRI MAULIDAR
Baca berita lainnya:
Pakaian Putih, Terpidana Bertanda Tembak di Dada
Jika Budi Gunawan Batal Dilantik, Jokowi Pilih 8 Calon Ini
Romo Benny: Ada Hukuman Lebih Menyakitkan dari Mati
'Jokowi Jadi Presiden karena Mega, Itu Tak Gratis'
Berita terkait
Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung
2 jam lalu
Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.
Baca SelengkapnyaPendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo
2 jam lalu
Pakar memperkirakan Prabowo akan berhati-hati dalam memilih menteri agar tidak ada kesalahan saat bertugas nanti.
Baca SelengkapnyaBertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan
3 jam lalu
Jokowi dan rombongan direncanakan mendarat di Pangkalan TNI Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan pada Ahad sore.
Baca SelengkapnyaKala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta
6 jam lalu
Di Bundaran HI, Jokowi berhenti sejenak untuk beristirahat dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya
Baca SelengkapnyaKetahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?
9 jam lalu
Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah
11 jam lalu
Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.
Baca Selengkapnya5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia
1 hari lalu
Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya
Baca SelengkapnyaPengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport
1 hari lalu
Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini
1 hari lalu
Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP
1 hari lalu
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?
Baca Selengkapnya