Budi Gunawan Ditunda, DPR Bisa Jegal Jokowi  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Senin, 19 Januari 2015 03:59 WIB

Jokowi saat bersepeda dari Istana Negara menuju ke Bundaran HI, Minggu 18 Januari 2015. Jokowi meluangkan waktu di hari minggu untuk bersepeda dan bercengkrama dengan warga. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta- Pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia Margarito Kamis menyatakan penundaan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri bisa berujung panjang. Banyak keputusan tidak berdasar hukum, Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja melakukan impeachment atau pemakzulan terhadap Joko Widodo.

"Undang-undang tidak menyebutkan ada alasan presiden boleh menunda pelantikan Kapolri," kata dia saat diskusi dengan wartawan, Ahad, 18 Januari 2015. (Baca:Oegroseno: Budi Gunawan Pasti Ditahan KPK)

Menurut Margarito, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan Kapolri diberhentikan sekaligus penunjukan dengan Kapolri baru. "Masa menunda pelantikan hanya karena etika. Kalau semua keputusan presiden berdasarkan etika dan bukan karena hukum, ya, bubar negeri ini," kata dia.

Saat ini, kata Margarito, hanya ada satu pilihan hukum bagi Joko Widodo. Yaitu melantik Budi Gunawan sebagai Trunojoyo 1. "Masalah nanti Budi disuruh mundur karena ada proses hukum, ya terserah," kata dia. (Baca: PDI Minta Nama Baru Calon Kapolri)

Alasan tak menaati hukum itu, menurut dia, menjadi modal cukup bagi anggota dewan memakzulkan Joko Widodo. "Berani atau tidak itu urusan nanti," kata Margarito.

Sementara itu, anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil, menyatakan proses untuk memakzulkan seorang presiden sangat panjang. "Tak bisa langsung. Harus menggunakan hak bertanya dulu, terus interpelasi, kemudian hak angket, masih panjang. Kami masih melihat perkembangan," kata anggota komisi hukum ini. (Baca: Yusril Kritik Cara Jokowi Berhentikan Sutarman )

Namun, ia memang mempertanyakan keputusan Joko Widodo menunda pelantikan Budi Gunawan. "Bila memang belum mau melantik, kenapa memberhentikan Sutarman? Padahal pensiunnya masih lama. Banyak yang harus dijelaskan presiden kepada publik," kata dia.

Karena itu, kata Nasir, Senin besok komisi hukum akan merapatkan kondisi ini dengan memutuskan apakah komisi hukum atau fraksi akan menggunakan hak kedewanan mereka. "Kami harus bersikap soal ini," kata dia.

INDRI MAULIDAR

Baca berita lainnya:
Pakaian Putih, Terpidana Bertanda Tembak di Dada

Jika Budi Gunawan Batal Dilantik, Jokowi Pilih 8 Calon Ini

Romo Benny: Ada Hukuman Lebih Menyakitkan dari Mati

'Jokowi Jadi Presiden karena Mega, Itu Tak Gratis'

Berita terkait

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

2 jam lalu

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Pakar memperkirakan Prabowo akan berhati-hati dalam memilih menteri agar tidak ada kesalahan saat bertugas nanti.

Baca Selengkapnya

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

3 jam lalu

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

Jokowi dan rombongan direncanakan mendarat di Pangkalan TNI Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan pada Ahad sore.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

6 jam lalu

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

Di Bundaran HI, Jokowi berhenti sejenak untuk beristirahat dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

9 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

11 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

1 hari lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

1 hari lalu

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

1 hari lalu

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?

Baca Selengkapnya