DPR Setuju Tersangka Budi Gunawan Jadi Kapolri  

Reporter

Editor

Anton Septian

Kamis, 15 Januari 2015 14:06 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil, berjabat tangan dengan Calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, saat jeda fit and proper test di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Keputusan tersebut disetujui setelah melewati lobi antarpimpinan fraksi dan pimpinan DPR.

"Dengan menimbang hasil uji kelayakan, rapat paripurna menyetujui laporan Komisi Hukum untuk mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin rapat dalam sidang paripurna, Kamis, 15 Januari 2015. (Baca: Nasib Budi Gunawan, Jokowi Tunggu Paripurna DPR)

Taufik lalu menyampaikan bahwa ada fraksi yang mengusulkan penundaan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dalam lobi tersebut, kata Taufik, Fraksi Demokrat meminta DPR menunda pengangkatan Budi Gunawan dengan alasan yang disampaikan dalam pandangan fraksi. Antara lain, Budi menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fraksi PAN, ujar Taufik, memberikan catatan juga agar pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan presiden. (Baca: Tolak Budi Gunawan, Relawan Jokowi Datangi KPK.)

Saat Taufik menanyakan kepada peserta sidang apakah setuju hasil lobi itu sebagai keputusan rapat paripurna, mereka kompak menjawab. "Setuju," kata anggota. Taufik lalu memukulkan palu satu kali. Tok!

Budi Gunawan, setelah dipersilakan Taufik, lalu maju menuju tempat duduk pimpinan sidang dan menghadap ke arah anggota DPR.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita Terpopuler:
Mabes Polri Benarkan Kerahkan Pasukan ke KPK
Rahasia Jokowi Mengatasi Kisruh Budi Gunawan
Mayra Hills, Pemilik Dada Terbesar di Dunia
Cara Gampang Jokowi 'Cut' Budi Gunawan

Berita terkait

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

3 jam lalu

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

9 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

1 hari lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

1 hari lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

1 hari lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

1 hari lalu

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

2 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

2 hari lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya