Seleksi Kapolri, Sutarman Ingin Polri Dilibatkan  

Reporter

Rabu, 14 Januari 2015 13:52 WIB

Kapolri Jendral Sutarman. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman menyatakan seharusnya instansinya dilibatkan dalam proses seleksi calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Mabes Polri, kata Sutarman, siap memberikan rekam jejak para calon Kapolri. (Budi Gunawan Tersangka, Tiga 'Dosa' Ini Melilitnya)

"Di Kepolisian sudah ada mekanismenya, Dewan Jabatan dan Kepangkatan," kata Sutarman di Lapangan Bhayangkara, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Januari 2015. (Sudah 24 Jam, Jokowi Belum Tentukan Status Budi)

Sutarman mengatakan Kepolisian juga mempunyai pusat penilaian internal. Kepolisian siap melakukan penilaian jika diminta presiden. "Tapi tentu presiden menggunakan hak preogratifnya," ucap lulusan Akademi Kepolisian 1981 itu.

Kepolisian tidak dilibatkan dalam seleksi Kapolri. Presiden justru menggunakan rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional. Berdasarkan rekomendasi itu, Jokowi akhirnya menunjuk Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal.

Kendati tidak dilibatkan, Sutarman mengatakan, Kepolisian akan mematuhi keputusan presiden. "Walaupun tidak dilibatkan dan diajak bicara, saya tetap loyal apa yang jadi keputusan presiden," ujar ajudan Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Presiden juga tidak meminta pertimbangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kemarin, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

SINGGIH SOARES

Berita Terpopuler:
Akhirnya, KPK Jadikan Budi Gunawan Tersangka
Jadi Tersangka, Budi Gunawan Berkaca-kaca
7 Hal Terjadi Setelah Budi Gunawan Tersangka
Menteri Andrinof: Jepang Cuma Menggertak
Lima Jenderal Ini Disebut Punya Rekening Gendut
Budi Gunawan Pecahkan Rekor di KPK









Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

3 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

15 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya