TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Junaidi Mahesa menyatakan akan menanyakan tiga isu penting kepada calon tunggal Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Kalau saat uji kepatutan dan kelayakan nanti gelagapan, pencalonan Budi Gunawan akan dipertanyakan oleh DPR," kata Desmond saat dihubungi pada Senin, 12 Januari 2015. (Baca: Jokowi Pilih Budi Gunawan Dikecam, Ini Kata Istana)

Pertama, kata Desmond, DPR akan meminta Budi Gunawan mengklarifikasi tudingan rekening gendut. Menurut Desmond, Budi harus menjelaskan asal sumber dana di rekeningnya. "Kalau sumbernya haram, pencalonan Budi pasti kami tolak," kata Desmond. (Baca: DPR Sidang, Agenda Komjen Budi Gunawan Bagaimana?)

Jumlah kekayaan Budi Gunawan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Agustus 2008 sebanyak Rp 4,468 miliar. Nilai tersebut meningkat lima kali lipat menjadi Rp 22,6 miliar pada Juli 2013. (Baca: Politikus Ini Sebut Budi Gunawan Cerdas dan Baik)

Dalam investigasi majalah Tempo edisi 4 Juli 2010, ada enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah melakukan "transaksi yang tidak sesuai profil" alias melampaui gaji bulanan mereka. Transaksi paling besar dilakukan pada rekening milik Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, mantan ajudan presiden Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain, dari sebuah perusahaan properti.

Kedua, ujar Desmond, DPR akan menanyakan keterlibatan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu dalam pemilihan presiden 2014. DPR akan meminta Budi Gunawan mengklarifikasi apakah dia pernah menjalin komunikasi dengan tim sukses Jokowi saat pilpres dulu. "Budi Gunawan harus menjelaskan dia terlibat dalam proses pilpres atau tidak," kata Desmond.

Ketiga, Desmond akan menggali cara Budi Gunawan membangun pola komunikasi di Kepolisian. "Budi harus bisa menepis kalau dia tidak dekat dengan kepentingan partai pemerintah," kata Desmond. "Kalau nanti jawabannya tak meyakinkan, pencalonan Budi bisa kami tolak."

Menurut Desmond, Kepolisian harus netral dan melayani semua pihak. Kepolisian tak boleh hanya menjadi institusi yang menjaga kekuasaan. "Kepolisian jangan kayak zaman Soeharto yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan," kata Desmond.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Baca berita lainnya:
Ternyata, Budi Gunawan Dapat Rapor Merah KPK
3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan
Jonan Anulir Sanksi Maskapai, 'Siapa Yang Bodoh'
Black Box Air Asia Ternyata Kejepit Bodi Pesawat