Anak Eks Gubernur Maluku Utara Dituntut 8 Tahun  

Reporter

Jumat, 9 Januari 2015 15:00 WIB

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.CO, Ternate - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menuntut Vaya Armaiyn, anak mantan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn, 8 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana harmonisasi rancangan tata ruang wilayah senilai Rp 2,4 miliar.

“Dari saksi dan alat bukti, terdakwa secara meyakinkan dan sah telah melakukan tindak pidana korupsi dengan ancaman 8 tahun penjara denda Rp 800 juta subsider 6 bulan,” kata jaksa Muksin Umalekhoa, Jumat, 8 Januari 2015,

Dalam dakwaannya, Muksin menuturkan terdakwa Vaya dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) junctoPasal 64 ayat (1).

Menurut Muksin, selain dituntut 8 tahun penjara, Vaya juga diwajibkan membayar uang penganti dengan batas waktu satu bulan. Jika dalam batas waktu itu terdakwa tidak bisa membayar, harta bendanya akan disita untuk memenuhi uang pengganti tersebut.

Penasihat hukum terdakwa Vaya, Abdulah Kaha, enggan memberikan tanggapan. Namun suami Vaya, Dedi Kontambuan, menilai tuntutan jaksa tidak memiliki alasan yang kuat dan cenderung mengabaikan fakta persidangan. Jaksa juga dianggap Dedi cenderung mengedepankan aspek emosional ketimbang mekanisme hukum dalam penanganan kasus ini.

“Kami heran, banyak fakta hukum yang diabaikan. Dan kami merasa tuntutan itu jauh dari aspek keadilan. Seharusnya, fakta-fakta persidangan harus dipertimbangkan,” kata Dedi.

Dalam kasus korupsi dana harmonisasi rancangan tata ruang wilayah senilai Rp 2,4 miliar, jaksa juga telah memeriksa sejumlah saksi, seperti mantan Ketua DPRD Maluku Utara Saiful Ruray dan mantan Ketua Badan Legislasi DPRD Maluku Utara Ishak Naser.

BUDHY NURGIANTO

Berita lain:
Teror Lagi di Paris, Polwan Tewas Tertembak
Tarif Pesawat Diatur, Selamat Tinggal Tiket Promo
FPI: Khotbah Jumat Bisa Disetop Paksa, Asal...







Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

12 November 2021

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

Pemprov Maluku meraih peringkat keenam dengan total nilai 76,58. Capaian tersebut meningkat dibanding 2020 sebelumnya yang masuk pada katagori " tidak informatif".

Baca Selengkapnya

Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

10 Mei 2019

Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

Jokowi memimpin Gubernur Maluku Utara Abdul Gani dan wakilnya Al Yasin membaca sumpah jabatan.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya