TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX, Nihayatul Wafiroh, melaporkan sejumlah pungutan liar di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan Pelabuhan Gilimanuk, Bali, kepada Kementerian Perhubungan RI. Menurut politikus asal Banyuwangi itu, pungli tersebut ditemukan saat dia dan keluarganya berlibur ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis, 1 Januari 2015, pukul 17.00 WIB.

Saat itu Nihayatul memakai minibus elf yang berisi 15 orang. "Minibus tersebut milik keluarga," katanya kepada Tempo, Selasa, 6 Januari 2015. (Baca: Masih Ada Pungli, Wali Kota Risma Semprot Bawahan)

Pungutan liar pertama terjadi di Pelabuhan Ketapang. Seorang petugas loket meminta uang Rp 10 ribu di luar tiket yang dibayarkan kepada sopir. "Sopir saya langsung memberi karena katanya sudah terbiasa begitu," ujarnya. (Baca: Diduga Pungutan Liar, Les Renang di SD Distop)

Setelah sampai di Pelabuhan Gilimanuk, kendaraan dan penumpang harus melewati pos pemeriksaan yang dijaga polisi dan petugas dari dinas perhubungan setempat. Ternyata, tutur Nihayatul, saat pengecekan surat-surat kendaraan, sopir dimintai Rp 10 ribu. Termasuk juga saat pemeriksaan kartu tanda penduduk, sopir harus memberi lagi Rp 15 ribu.

Menurut Nihayatul, praktek pungli itu sering dilakukan petugas, terutama kepada angkutan travel yang membawa wisatawan. Dia pun mengecek ke kendaraan travel lain dan ternyata juga sering menjadi korban pungli. "Sopir travel wisata sering kehabisan uang saking banyaknya pungli," katanya.

Manajer Operasional PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Pelabuhan Ketapang Saharuddin Koto menuturkan, seharusnya, pemakai kendaraan harus berani menolak bila ada oknum petugas loket meminta jatah di luar tiket. "Tidak benar itu, tidak boleh ada biaya lain selain tiket resmi," ujar Saharuddin.

Saharuddin mengakui, selama ini, dirinya mendapatkan banyak laporan terkait dengan pungli. Namun ia meminta agar warga berani melaporkan melalui posko pengaduan supaya bisa menindak oknum tersebut. Dia menduga munculnya oknum nakal karena pegawai loket merupakan pegawai outsourcing. "Kalau tak ada laporan dan bukti, kami susah menelusurinya," katanya.

IKA NINGTYAS

Terpopuler
Sangat Berani, Tim SAR Indonesia Dikagumi Amerika
Ini Alasan Johan Mundur sebagai Juru Bicara KPK
Jonan Selidiki Pejabat 'Penjual' Izin Air Asia
Kata Lukman Sardi Jika Wiranto Danai 'Di Balik 98'
Presiden Jokowi Panggil Hendropriyono, Ada Apa?