Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta:Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf menyatakan pihaknya menemukan transaksi mencurigakan sekitar 50-an kepala daerah selama setahun ini. Menurut dia, total transaksinya mencapai triliunan rupiah.
"PPATK menemukan ada beberapa kepala daerah yang transaksinya menurut kami tidak sesuai dengan profile-nya," ujar Yusuf di kantornya, Selasa, 30 Desember 2014. Transaksi mencurigakan atau rekening gendut tersebut berupa hasil analisa maupun hasil pemeriksaan. Menurut dia, seluruh laporan tersebut sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.(Baca: PPATK: Kami Telisik RekeningGendut dari 2009)
Laporan yang berupa hasil analisis, kata dia, PPATK menemukan rekening gendut 26 bupati yang nilai transaksinya total mencapai Rp 1,3 triliun. Ada pula 12 gubernur dengan nilai transaksi mencapai Rp 100 miliar. PPATK juga menemukan satu istri gubernur yang transaksi mencurigakannya senilai Rp 15 miliar, 2 wakil bupati yang rekening gendutnya Rp 1,8 miliar, satu wakil gubernur Rp 300 juta. Serta rekening gendut 2 wali kota senilai Rp 1,8 miliar dan 1 anak bupati senilai Rp 3 miliar. (Baca:Tiga Modus Pejabat 'Sembunyikan' RekeningGendut)
Adapun untuk hasil pemeriksaan, ujar Yusuf, pihaknya menemukan rekening gendut 2 gubernur dengan nilai transaksi total mencapai Rp 200 miliar. PPATK juga sudah memeriksa rekening gendut 6 bupati total senilai Rp 500 miliar, dan satu Badan Usaha Milik Daerah yang diduga terkait Bupati dengan nilai transaksi lebih dari Rp 300 miliar.
Menurut dia, hasil pemeriksaan ini penyidik PPATK sudah melakukan penelusuran hingga ke lapangan. Karena itu, hasil laporan ini sudah lebih detail. "Tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti. Kalau tidak bisa dibawa ke pengadilan, minimal dari sisi pajaknya," ujar Yusuf. (Baca: RekeningGendut Kepala Daerah Berbau Fee Makelar)
