Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMA) Lenis Kogoya (kanan) meletakkan batu pertama pembangunan pasar Praha, Sentani, Jayapura, 27 Desember 2014. ANTARA/Evarukdijati
TEMPO.CO, Sorong - Presiden Joko Widodo menyatakan ingin berbincang secara intensif dengan gubernur, bupati, dan wali kota di Papua dan Papua Barat ihwal dana otonomi khusus untuk dua provinsi.
"Terus terang, saya masih ingin banyak mempelajari sebaik-baiknya dana yang ada supaya bisa tepat sasaran," kata Jokowi di kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat, Senin, 29 Desember 2014.(Baca: Jokowi: Papua Sangat, Sangat, Sangat Kaya, namun..)
Meski belum mempelajari secara rinci ihwal dana otonomi khusus Papua, Jokowi ingin membangun sistem pencairan dana itu agar benar-benar bisa sampai langsung ke masyarakat yang berhak. "Itu yang mau kami benahi," ujarnya. (Baca: Jokowi Genjot Proyek Jembatan di Papua Rp 1,4 T)
Jokowi membuka peluang pencairan dana otonomi khusus melalui sistem perbankan. "Nanti, dananya langsung bisa masuk ke APBN Perubahan 2015," tuturnya. (Baca: Warga Wamena, Jokowi: Nggak Mau Minta Apa Gitu?)
Ihwal kesejahteraan masyarakat di Papua, Jokowi mengakui ada jurang antara warga di pesisir yang ekonominya cukup baik dan warga di pegunungan. "Gap itu kelihatan sekali," katanya.
Karena itu, dua pekan lagi, Jokowi akan mengundang para bupati di wilayah pegunungan Papua untuk membicarakan ketertinggalan wilayah mereka. "Nanti, saya tanya, sebelah mana yang mesti didahulukan," ujar Jokowi. (Baca: Jokowi: Jalur Kereta di Papua Rampung 5 tahun)