57 Muktamirim NTB Wajib Pilih Dien Syamsuddin

Reporter

Editor

Senin, 27 Juni 2005 13:06 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram:Sebanyak 57 Muktamirin atau peserta Muktamar Muhammadiyah yang punya hak pilih, asal Nusa Tenggara Barat (NTB) diwajibkan memilih nama Dien Syamsuddin untuk Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah di Malang, awal Juli mendatang. Kewajiban memilih Sekretaris Umum MUI itu, tertuang dalam rekomendasi rapat Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, beberapa waktu lalu. "Salah satu rekomendasinya seperti itu. Tapi, saya yakin muktamirin dari NTB siapa yang tidak kenal Pak Dien,"kata Sekretaris Umum DPW Muhammadiyah NTB, Rosyad Soleh, Senin (27/6) siang.Dalam aturan pemilihan di Muktamar Muhammadiyah,dimulai pemilihan sebanyak 126 calon yangdirekomendasikan hasil Tanwir Muhammadiyah yangdiselenggarakan 3 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Dari126 calon itu akan dipilih sebanyak 5 orang masing-masing perwakilan dari wilayah Muhammadiyah tingkat propinsi se Indonesia untuk menjadi 39 orangcalon. Dari 39 calon tersebut akan dipilih menjadi 13 calon sekaligus ditetapkan menjadi pengurus PP Muhammadiyah. Sedangkan pemilihnya berasal mulai dari pimpinan cabang, pimpinan daerah dan pimpinan wilayahMuhammadiyah. Di NTB jatah untuk memilih dari39 calon menjadi 13 calon sebanyak 57 muktamirin.Sedangkan, satu orang mempunyai kewenangan memilih 13orang calon.Pada saat pemilihan dari 39 calon menjadi 13 calonitulah, para muktamirin asal NTB diwajibkan untukmemilih nama Dien Syamsuddin. Sedangkan sisanyasebanyak 12 jatah pilihan, dibebaskan. "Pokoknya darijatah 13 pilihan itu, harus menyelipkan nama PakDien,"kata Rosyad Soleh.Sujatmiko

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

5 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

1 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

2 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

2 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

2 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

4 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

4 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

4 hari lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

11 hari lalu

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

11 hari lalu

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.

Baca Selengkapnya