TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutarakan alasan dirinya kembali maju dalam pemilihan ketua umum Musyawarah Nasional Palang Merah Indonesia. Ia menyatakan dirinya harus maju dan melanggar syarat ketua umum karena ancaman terhadap PMI.

"Politik mau masuk dan mem-bail out PMI," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jumat, 19 Desember 2014. (Baca: JK Ketua Umum PMI, Titiek: Saya Tetap Menang)

JK menyatakan, sebagai ketua umum sebelumnya, PMI harus tetap netral dari kepentingan politik. PMI adalah lembaga sosial yang ditujukan bagi kebutuhan masyarakat. Tak boleh ditunggangi kepentingan politik.

JK sendiri tak memaparkan upaya politik seperti apa yang mencoba masuk dalam tubuh PMI. Ia hanya mengklaim ada upaya politisasi PMI dalam pemilihan yang menghadapkannya dengan Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto. "Kekuatan PMI itu kenetralan dan indepedensi," kata JK. (Baca: Titiek Soeharto Mendekat, JK 'Kabur')

JK juga menyatakan, kepercayaan untuk menjabat Ketum PMI adalah nasehat dari orang tuanya soal keseimbangan hidup di dunia. Setiap manusia, menurut dia, memiliki tanggung jawab untuk beramal.

Selain itu, ia menyatakan, dirinya sebenarnya sadar dan tak mau lagi menjabat Ketum PMI. Akan tetapi situasi menjadi berbeda saat Munas. Sejumlah tokoh dan rekan di PMI ingin dirinya maju lagi untuk menghindari masuknya politik. "Teman-teman meminta saya betul," kata JK.

Terpilihnya JK sebagai ketua umum menjadi masalah ketika pemerintahan Joko Widodo mengumandangkan kewajiban seluruh jajahannya untuk tak rangkap jabatan. Beberapa menteri Kabinet Kerja bahkan melepaskan jabatan politik, anggota parlemen, dan jabatan perusahaan demi komitmen tersebut.

Siti atau Titiek sendiri meski maju bukan atas nama Partai Golkar, merupakan bagian dari koalisi oposisi pemerintah. Dalam Munas di Hotel Millenium, Siti bahkan mengungkap mendapat restu politik dari Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Pimpinan Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita Lain
Dihujat FPI Soal Natal, Jokowi Dibela Ketua NU
Soal Natal, FPI Anggap Presiden Jokowi Murtad
Pilot Dimaki Dhani, Garuda: Baru Pertama Terjadi
Ketua PBNU: Ucapan 'Selamat Natal' Tak Haram