Sebuah papan peringatan terpasang di bibir tanggul di titik 73 B desa Kedungbendo, Porong, Sidoarjo, 3 Desember 2014. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kembali melakukan pengerukan untuk mengalirkan lumpur dan memperkuat tanggul akibat naiknya volume lumpur Lapindo. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya, Desmond J. Mahesa, mengatakan ada motif politik di balik keputusan pemerintah yang bersedia menalangi ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo. "Saya khawatir ini akal-akal pemerintah untuk menyandera kepentingan yang tidak benar," ujarnya ketika dihubungi, Jumat, 19 Desember 2014.
Menurut Desmond, urusan ganti rugi tak sebatas penyelesaian terhadap masyarakat yang berada di area terdampak lumpur Lapindo. Masalah itu juga menyangkut bisnis Aburizal Bakrie alias Ical yang notabene menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Presidium Koalisi Merah Putih. "Opsi penyelesaian itu menjurus pada deal politik," kata Desmond.
Seperti diketahui, kasus lumpur Lapindo sudah terjadi selama bertahun-tahun. Namun masalah ini tak kunjung tuntas dan penyelesaian ganti rugi semakin terkatung-katung. Pemerintah Joko Widodo akhirnya turun tangan dan menyatakan siap memberi dana talangan kepada para korban (baca: Jokowi Talangi Lapindo, Soekarwo: Saya Lega Sekali).
Untuk itu pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 781 miliar sebagai dana talangan yang harus diganti Lapindo Brantas dalam kurun waktu empat tahun. Jika dalam kurun waktu itu Lapindo tak memenuhi kewajiban, pemerintah akan menyita seluruh aset Lapindo (baca juga: BPLS Akan Bagikan Ganti Rugi Korban Lapindo).
Menurut Desmond, permainan politik itu terlihat dari skema penyelesaian ganti rugi yang mensyaratkan Lapindo mengganti uang negara dalam kurun waktu empat tahun atau setahun menjelang penyelenggaraan Pemilu 2019. "Kalau dibatasi empat tahun, artinya, kan, ada indikasi permainan politik," katanya.
Desmond juga mempertanyakan nilai ganti rugi yang berjumlah lebih dari Rp 700 miliar. Menurut dia, penetapan nilai aset itu perlu ditaksir ulang oleh lembaga yang berkompeten. Jika tidak, ia khawatir skema penyelesaian itu akan menguras anggaran negara. "Harus ditentukan betul apakah nilai keekonomiannya memang sebesar itu," ujar Desmond.
Menurut Desmond, pemerintah perlu segera mengklarifikasi pertimbangan yang melatari keputusan tersebut. Apalagi dana yang akan dialokasikan untuk keperluan itu belum pernah dibahas bersama parlemen. "Pemerintah tidak bisa sembarangan menggunakan dana Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2014. Dana itu harus dibicarakan dulu bersama DPR," katanya.
