TEMPO.CO, Bandung - Bandung Cleanaction menggelar sosialisasi Gerakan Pilah Sampah (GPS) di aula Balai Kota, Jalan Wastukencana, Bandung, pada Senin, 15 Desember 2014. "Gerakan pungut sampah kini telah 'naik kelas' menjadi gerakan pilah sampah," kata Hani H. Soemarno, Kepala Eksekutif Bandung Cleanaction, Senin, 15 Desember 2014.
Sebelumnya, acaara serupa hanya sekadar memungut sampah. Namun acara yang bertajuk "Greeneration" dan dihadiri sekitar 160 pelajar dari 60 sekolah menengah atas di Kota Bandung itu mengajak para pelajar dan masyarakat untuk memilah sampah. "Tujuannya yakni agar pelajar merasa peduli dan berpartisipasi aktif dalam menanggulangi sampah," ujar Hani.
Menurut dia, dengan memilah sampah, masyarakat dapat mengolah sampah menjadi berbagai kerajinan tangan yang bernilai tinggi. Di Bandung, banyak perusahaan yang menghasilkan limbah berupa sampah kemasan, seperti perusahaan makanan kemasan dan air minum. "Dari sana, kita bisa mengajukan dana corporate social responsibility (CSR). Hasilnya bisa disumbangkan pada sekolah," tuturnya.
Reza, siswa SMAN 27 Bandung, menyatakan, setelah mengikuti acara tersebut, ia menjadi lebih mengerti akan manfaat sampah. "Ternyata sampah itu banyak manfaatnya, tapi juga bisa bermasalah kalau kita abai membuangnya," ujarnya.
GPS merupakan program yang digagas sukarelawan sampah Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Sebelumnya, program GPS merupakan gerakan pungut sampah yang mulai dilaksanakan pada Juli 2014. Dan kini berganti menjadi GPS jilid II, dari pungut sampah menjadi pilah sampah. Program GPS jilid II akan resmi digulirkan pada awal 2015.
AMINUDDIN
Terpopuler:
Susi: Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan
Kontras Ancam Laporkan Jokowi ke PBB
Kata KPK Soal Transaksi Mencurigakan Kasus BJB
Buat Film Porno di Gereja, Mengaku 'Malaikat'
Berita terkait
Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024
52 hari lalu
Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah
23 Februari 2024
Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis
Baca SelengkapnyaPajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah
17 Januari 2024
Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.
Baca SelengkapnyaWarga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api
10 Januari 2024
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.
Baca SelengkapnyaKepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan
19 November 2023
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.
Baca SelengkapnyaAsal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November
7 November 2023
Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November
Baca SelengkapnyaUndip dan Brin Kembangkan Pendeteksi Logam Berat dalam Limbah Industri
26 Oktober 2023
BRIN dan Universitas Diponegoro (Undip) menjalin kolaborasi riset untuk pengembangan metode alternatif pendeteksi logam di limbah industri.
Baca SelengkapnyaCerita Warga Bekasi Kena Penyakit Kulit karena Air PAM, Sempat Dikira Sebab Udara Kotor
19 September 2023
Menurut pelanggan Perumda Tirta Patriot itu, banyak warga Bekasi yang juga mengalami penyakit kulit karena air PAM, selain dirinya.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan
18 September 2023
Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?
Baca Selengkapnya