TEMPO.CO, Subang - Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, mulai mengurangi jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan merestrukturisasi sejumlah SKPD mulai tahun anggaran 2015. "Buat kepentingan efesiensi," kata Asisten III Bidang Organisasi Pemkab Subang Saad Abdul Gani saat ditemui Tempo, Jumat, 12 Desember 2014.
Menurut dia, saat ini jumlah SKPD mencapai 18 satuan, nanti berkurang jadi 16 satuan. Yang bakal hilang yakni Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga; Dinas Perhutanan dan Perkebunan; serta Dinas Perikanan dan Kelautan.
Dinas-dinas yang direstrukturisasi tersebut nanti akan digabung ke dinas-dinas yang masih satu rumpun. Misalnya, Dinas Perhutanan dan Perkebunan akan masuk ke Dinas Pertanian. Dinas Perikanan dimerger dengan Dinas Peternakan. Namun ada juga pembentukan SKPD baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Satpol PP. "Keduanya dibentuk karena perintah undang-undang," ujar Saad.
Bupati Subang Ojang Sohandi menuturkan, meski proses restrukturisasi dan pembentukan SKPD baru kajiannya sudah tuntas dan akan diputuskan pada tahun anggaran 2015 oleh DPRD, operasionalnya belum tentu dilakukan pada awal-awal tahun. "Sebab, APBD 2015 sudah diketok palu," katanya.
Menurut dia, operasional SKPD hasil restrukturisasi yang baru dibentuk paling cepat setelah APBD Perubahan 2015 diketok. Dia tak ingin restrukturisasi dan pembentukan SOPD baru menimbukan masalah di tataran aparaturnya. "Tidak boleh ada pejabat yang kemudian kehilangan atau turun jabatanya," ujar Ojang.
Wakil Ketua DPRD Subang Agus Masykur mengapresiasi kajian restrukturisasi dan pembentukan SKPD baru yang sudah tuntas. "Dewan sudah menunggunya sejak lama," tuturnya.
Menurut Agus, Dewan sebelumnya sudah mengusulkan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. "Alhamdulillah, akhirnya terbentuk juga," tutur Agus. Dia berjanji, begitu usulan restrukturisasi dan pembentukan SOPD baru itu masuk, Dewan akan langsung membahas dan segera mengesahkan.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
