Pollycarpus Budihari Priyanto memasuki taksi saat keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, 29 November 2014. Mantan pilot Garuda itu mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani delapan tahun masa hukuman dari vonis 14 tahun penjara. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Selama ini Pollycarpus Budihari Priyanto dituduh sebagai anggota Badan Intelijen Negara. Tuduhan ini muncul sejak mantan pilot maskapai Garuda Indonesia itu ketahuan sebagai salah seorang pelaku pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib. (Baca: Surat Perintah Eksekusi Munir Terkait Terorisme?)
Dua kali Tempo bertemu dengan Pollycarpus saat masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, bulan lalu. Dalam wawancara tersebut, pilot senior ini tak membantah dirinya sebagai agen BIN. Namun ia pun tidak mengakuinya. "Ya, dikonfirmasi saja sama orang-orang BIN. Saya bilang tidak, nanti dibilang iya. Saya bilang iya, nanti dibilang tidak," kata Pollycarpus. (Baca: Munir Dibunuh karena Sejumlah Motif, Apa Saja?)
Pertanyaan yang sama berkali-kali diulangi kepada Pollycarpus, tapi ia selalu menjawab dengan tidak tegas dan tak pasti. "Tanya saja sama BIN. Tidak usah saya jawab. Nanti, kan, dia yang jawab, apa saya anggota BIN atau bukan," ucap Pollycarpus. (Baca: Kasus Munir, Pollycarpus Disebut Berdarah Dingin)
Adapun keterlibatan BIN mengerucut tak lama setelah kematian Munir. Pendiri Kontras ini tewas dibunuh dengan cara diracun arsenik dalam perjalanan dari Jakarta menuju Belanda, 7 September 2004. Polri yang menyidik kasus Munir menemukan banyak jejak keterkaitan BIN dengan kasus Munir. Amir Machmud Hendropriyono, saat itu Ketua BIN, membantah keterlibatan lembaga telik sandi negara itu dalam kasus Munir. (Baca: Blakblakan Saksi Kunci Pembunuhan Munir)
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.
