TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menyarankan resep khusus agar kinerja Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi lamban dalam menangani kasus korupsi. Menurut dia, salah satu kelemahan Kejaksaan dan Kepolisian ialah minimnya kemauan untuk serius menggarap tuntas banyak perkara rasuah. "Obatnya hanya satu, Presiden Joko Widodo harus tegas dan mau paksa dua lembaga ini," kata Zainal kepada Tempo di sela Festival Anti Korupsi pada Kamis, 11 Desember 2014.
Zainal mengatakan susah mencari solusi perbaikan kinerja lembaga penindakan korupsi ketika akar masalahnya tidak adanya kemauan. Kebuntuan seperti itu, dia berpendapat, bisa dipecahkan dengan gaya kepemimpinan yang kuat. "Kalau presiden tegas, pasti ada perbaikan kinerja polisi dan jaksa dalam kasus korupsi," kata Zainal.
Masalah lainnya, Zainal menambahkan, kapasitas aparat kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi sampai sekarang masih belum menyamai kualitas penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi, aparat jaksa dan polisi yang bertugas di daerah. "Harus segera di-upgrade agar bisa sama dengan KPK," ujar Zainal.
Khusus untuk kejaksaan, Zainal menyarankan pemerintah segera mengalokasikan anggaran yang setara dengan beban target penanganan kasus di lembaga penegakan hukum ini. Menurut dia ada banyak laporan yang menyebutkan aparat kejaksaan di daerah suka memeras tersangka di kasus-kasus besar. "Politik penganggaran untuk kejaksaan perlu diubah," kata Zainal.
Dia menjelaskan ada dugaan salah satu tujuan banyak aparat kejaksaan di daerah melakukan pemerasan pada tersangka di sejumlah perkara untuk membiayai kebutuhan penanganan kasus lain. Hal ini disebabkan karena dana untuk menangani perkara tidak sebanding dengan target jumlah kasus yang harus diselesaikan dalam setahun. Akibatnya, aksi pemerasan kepada tersangka dilakukan dengan dalih subsidi silang.
Karena itu, menurut Zainal ukuran perbaikan kinerja kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan kasus korupsi tidak semata-mata bisa diukur dari peningkatan jumlah kasus yang ditangani. Ukuran perbaikan kinerja kedua lembaga itu justru baru bisa terlihat apabila ada proses pembersihan di internalnya.
Akan tetapi, dia juga memiliki catatan khusus untuk Jaksa Agung Prasetyo mengingat dia mantan Politikus Partai Nasdem yang menjadi anggota Koalisi Pendukung Jokowi. Zainal berpendapat Prasetyo perlu membuktikan kepada publik mampu menuntaskan banyak kasus korupsi yang melibatkan politikus. "Tapi jangan hanya dari Koalisi Merah Putih, tapi juga sebrangnya (koalisi pendukung Jokowi) dan juga dari Partai Nasdem," kata dia.
Adapun Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan Jokowi menghendaki figur pimpinan di Kepolisian, Kejaksaan dan Direktorat Jendral Pajak memiliki karakter sama dengan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Tjahjo, Jokowi menyatakan hal itu di rapat kabinet pada awal pekan ini. "Presiden bilang, pilih Kapolri yang tidak berperasaan, supaya sama kayak teman-teman KPK yang tak punya perasaan," kata Tjahjo saat berbicara dalam Seminar Pencegahan Korupsi, di Festival Anti Korupsi pada Rabu, 10 Desember 2014.
Tjahjo menambahkan Jokowi juga menginginkan Jaksa Agung segera dibaiat agar berani dan tidak berperasaan. Harapannya, menurut Tjahjo, Kejaksaan Agung akan lebih giat menangkap banyak koruptor. "Soal itu mayoritas pimpinan partai politik, ya silahkan," kata Tjahjo.
Direktur Dirjen Pajak yang tidak berperasaan juga dicari oleh Jokowi agar semua pengemplang pajak kakap bisa ditangkap sekalipun mereka merupakan ketua umum partai politik, pejabat dan pengusaha kaya. "Ada pengemplang pajak, cekal dulu, lalu tangkap," kata Tjahjo.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Topik terhangat:
Golkar Pecah | Kasus Munir | Interpelasi Jokowi | Susi Pudjiastuti
Berita terpopuler lainnya:
Busyro: Menteri Susi Adalah Siti Hajar Abad Ke-21
Militer Intimidasi Pemutaran Film Senyap di Malang
Menkeu: Ada Pemilik Lamborghini Lolos dari Pajak
Netizen: Fahrurrozi Gubernur FPI sampai Kiamat
Berita terkait
Tinggalkan Gedung KPK Usai Diperiksa 9 Jam, Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Berstatus Tersangka Investasi Fiktif
1 jam lalu
KPK memeriksa Dirut PT Taspen Antonius Kosasih dalam kasus dugaan investasi fiktif. Ada beberapa tersangka lain dalam kasus ini.
Baca Selengkapnya61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi pada 2021-2023, ICW: Lingkaran Setan Sejak Awal
5 jam lalu
Peneliti ICW mengatakan mayoritas modus korupsi itu berkaitan dengan suap-menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah.
Baca SelengkapnyaKPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus
6 jam lalu
KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club
7 jam lalu
Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan
Baca SelengkapnyaJerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden
7 jam lalu
Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi
8 jam lalu
Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor Ditahan KPK karena Dugaan Korupsi, Subandi jadi Plt Bupati Sidoarjo
8 jam lalu
KPK menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)
Baca SelengkapnyaRespons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus
9 jam lalu
KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaTerkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup
9 jam lalu
Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.
Baca SelengkapnyaDaftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini
10 jam lalu
Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.
Baca Selengkapnya