Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti memberi sambutan saat menggelar perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram sekaligus sedih melihat kenyataan terbalik-balik tentang potensi laut Indonesia. "Wilayah kita dua pertiga adalah laut. Pantai terpanjang kedua dunia, tapi rakyat cuma makan ikan asin," ujar Susi ketika berbicara dalam dialog bertajuk "Saya Perempuan Antikorupsi" di Yogyakarta, Rabu, 10 Desember 2014.
Susi geram lantaran selama ini tak ada perbaikan dari kondisi itu. Bahkan pemerintah seolah-olah membiarkan saja tanpa ada niatan untuk mencari tahu penyebabnya. Padahal pangkal masalah itu sangat gampang ditelusuri. Yakni maraknya illegal fishing yang membuat harga ikan laut melambung tak terjangkau.
"Illegal fishing ini bentuk korupsi besar karena dibiarkan lewat kebijakan. Kerugiannya sekitar Rp 300 triliun per tahun," ujar Susi. Rinciannya, setiap tahun, kapal asing bisa membawa ikan curian dari laut Indonesia 600-800 ton per tahun. "Misalnya saja, jika harga ikan itu per ekor US$ 5, kalau yang mencuri 5.000 kapal sudah berapa?"
Yang membuat Susi makin jengkel, pencurian ikan itu terkesan dibiarkan pemerintah. Malah didukung dan dimudahkan aksesnya. Dengan membiarkan aksi bongkar-muat di tengah laut, pengisian bahan bakar juga di tengah laut, bahkan sampai pemerintah mau-maunya mengeluarkan keputusan menteri soal halte transit di tengah laut bagi kapal-kapal asing itu. "Illegal fishing ini juga didukung korupsi kewenangan," ujar Susi (baca juga: Menteri Susi: Berat menghindari Korupsi).
"Makanya, solar nasional di darat langka karena banyak solar kencing di laut untuk kapal asing itu. Mereka tidak berpikir," Susi menambahkan.
Kondisi laut demikian rupanya yang membuat Susi mengamuk. Minggu pertama duduk sebagai menteri, ia langsung mengeluarkan kebijakan untuk menghapus dua sumber kebijakan yang menjadi akar soal kekacauan bidang perikanan selama ini. "Saya minta halte transit tengah laut bubar dan moratorium kapal asing," kata Susi.
Susi menambahkan, dampak pembiaran pencurian ikan selama ini membuat ikan-ikan laut berkualitas hanya bisa terpajang di beberapa pasar modern yang tak terjangkau harganya oleh rakyat kecil. "Kita disuruh makan lele, mujair, ikan mas, yang 80 persen pakannya impor semua," katanya.
