Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berbincang dengan warga saat proses pengurusan dokumen saat sidak di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), Surabaya, 26 November 2014. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sejumlah daerah otonomi baru (DOB) mengalami masalah. Ini menyangkut kondisi finansial daerah.
"Enam puluh persen belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakatnya," ujar Tjahjo ketika dihubungi, Rabu, 10 Desember 2014. (Baca: Inilah Penyebab Praktek Korupsi Marak di Daerah)
Bahkan, kata Tjahjo, sebagian besar daerah otonomi baru menerima dana alokasi umum (DAU) yang lebih besar dibandingkan PAD daerah tersebut. Padahal tujuan dibentuknya daerah otonomi baru adalah meningkatkan PAD agar pembangunan di daerah-daerah itu merata dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Adapun, sejak 1999, tercatat ada 220 daerah otonomi baru disahkan.
Meskipun begitu, Tjahjo mengatakan, pemerintah tidak mungkin membatalkan DOB atau menggabungkannya dengan daerah lain, padahal hal itu dibolehkan dalam undang-undang. "Secara psikologis, susah, karena mereka sudah punya perangkat daerah sendiri," ujar Tjahjo.
Solusinya, Tjahjo akan membatasi DAU hanya untuk pembangunan infrastruktur. Nanti daerah yang menggunakan dana secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur akan diberikan insentif. "Misalnya diberikan ekstra proyek dari Kementerian PU atau Kementerian Keuangan."
