Agung Laksono menerima ucapan selamat setelah terpilih sebagai Ketua Umum pada Musyawarah Nasional IX di Ancol, Jakarta, Senin dini hari, 8 Desember 2014. Agung Laksono mendapatkan 147 suara, TEMPO/Eko Siswono
TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Musyawarah Nasional Ancol, Agung Laksono, terjebak macet saat hendak mendaftarkan kepengurusan baru partai beringin ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Nasional. Dia akhirnya diwakili Wakil Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso.
"Agung masih terjebak macet, sementara Menteri Hukum sudah mau berangkat ke Yogyakarta. Jadi, saya duluan yang daftarkan," kata Priyo setelah menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 8 Desember 2014.
Priyo datang sekitar pukul 16.15 dengan menumpang Mitsubishi Pajero hitam. Priyo mengenakan jas berwarna kuning khas Partai Golkar. Sebelumnya, Ketua Bidang Kaderisasi Agun Gunandjar dan Ketua Bidang Hukum Laurens Siburian telah hadir dengan menumpang mobil yang berbeda.
Priyo berada di ruangan Laoly selama 20 menit. Seusai pertemuan, Priyo mengatakan kedatangannya bertujuan menyerahkan daftar kepengurusan Golkar untuk disahkan Kementerian Hukum, sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Partai Politik. Dalam kesempatan yang sama, Priyo menyatakan telah mendaftarkan gugatan terhadap kepengurusan Golkar kubu Aburizal ke pengadilan negeri Jumat lalu. "Kami ingin mengesahkan kepengurusan ini dari sisi pemerintah, juga aspek hukum melalui pengadilan." (Baca juga: Golkar Hengkang dari Koalisi Prabowo)
Mendahului Priyo, kubu Aburizal Bakrie pada pagi ini sudah mendatangi Kementerian Hukum untuk meminta pengesahan kepengurusan Golkar versi Munas Bali. Aburizal datang dengan didampingi oleh Idrus Marham, Sharif Cicip Sutardjo, Bambang Soesatyo, Nurdin Halid, dan M.S. Hidayat. (Baca juga: Setelah Ical, Agung Laksono Jadi Ketua Umum Golkar)
Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Harkristuti Harkrisnowo, kedua permohonan itu sudah dia terima. Namun masih ada berkas yang belum dilengkapi, sehingga proses validasi belum bisa dilakukan. "Kubu Aburizal sudah lengkap, kubu Priyo belum menyerahkan akta notaris." (Baca juga: Alasan Agung yang Ngotot Tolak Islah dengan Ical)
