Menko Perekonomian Chairul Tanjung menjelaskan proyek pada media di acara peletakan batu pertama pembangunan rel kereta api, di Siawung, Barru, Sulsel, 12 agustus 2014. Pembangunan terkait infrastruktur dan pengembangan perekonomian di koridor Sulawesi, Papua dan kepulauan Maluku.TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diminta segera merampungkan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalur kereta pada April atau Mei 2015. Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Arif Heriyanto menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran Rp 500 miliar, antara lain, untuk pembangunan jalur.
"Anggarannya sudah ada, tinggal bagaimana Pemprov menyelesaikan masalah lahan. Kalau tanahnya sudah dibebaskan, pengerjaan bisa lebih cepat diselesaikan," ujar Arif di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Ahad malam, 7 Desember 2014.
Arif menuturkan pihaknya menargetkan dua tahun menyelesaikan 145 kilometer jalur kereta. Lintasan kereta tersebut dibangun satu jalur.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Latif menuturkan masih ada dua tahapan sebelum dilakukan pembebasan lahan. Adapun soal ganti rugi pembebasan lahan, Abdul memprediksi baru akan dibayarkan tahun depan. "Ini memang agak terlambat dilaksanakan karena penetapannya terlambat. Sekarang tinggal menunggu Badan Pertanahan Nasional menyelesaikan ukuran dan pendataan, kemudian diajukan ke tim penilai," ujar Latif.
Latif yakin pelaksanaan pembangunan jalur kereta akan terkejar dengan pembebasan lahan yang akan dilakukan.
Pemancangan tiang pertama proyek jalur kereta Sulawesi Selatan dilakukan di Kabupaten Barru pada 12 Agustus lalu. Konstruksi pembangunan jalur kereta akan dilakukan pada 2015. Ditargetkan, pembangunan jalur Makassar-Parepare rampung pada 2030.
