TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta mengangkat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan Indonesia, Rizal Darma Putra, mengatakan KSAL TNI yang baru harus mampu menindak anggota TNI AL yang terlibat dalam pencurian ikan (illegal fishing). (Jokowi Ganti KSAL dan KSAU Secara Bersamaan)

"Jangan sampai pemerintah sudah gembar-gembor akan menembak kapal laut milik asing, tapi masih ada anggota TNI AL yang terlibat illegal fishing," kata Rizal kepada Tempo, Rabu, 3 Desember 2014. (Jokowi Kantongi Nama Calon KSAU dan KSAL)

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi dan Menteri Susi memang menyampaikan ancaman akan bertindak tegas terhadap pelaku pencurian ikan. Salah satunya, menenggelamkan kapal asing yang masuk perairan Indonesia tanpa izin. (Tedjo: Ini Tugas Utama KSAL dan KSAU Baru)

Menurut Rizal, ada sinyalemen TNI AL menjadi beking kapal asing atau kapal Indonesia milik pengusaha tertentu yang digunakan untuk mencuri ikan. "Seperti yang terjadi di Laut Arafura," ujarnya. (Kapal Thailand Curi Ikan, Susi Panggil Dubes)

Karena itu, dia berharap KSAL yang baru dapat menindak tegas kapal pukat harimau yang beroperasi di luar batas wilayah. "Mereka jadi adu kepentingan dengan nelayan tradisional dan merugikan para nelayan kecil," katanya. (Pencurian Ikan Dilindungi Broker Dalam Negeri)

KSAL Laksamana Marsetio memasuki masa pensiun pada 3 Desember 2014. Presiden Joko Widodo masih mencari calon penggantinya. (Mata-matai Pencuri Ikan, Susi Diprotes Dirjennya)

PAMELA SARNIA

Terpopuler:
Gubernur FPI Ngarep Sumbangan Warga
Gubernur FPI Siap Duel dengan Nikita Mirzani
Cerita Ahok tentang Hantu dan Setan Buta Huruf
Fosil 'Kingkong Jawa' Ditemukan di Tegal