Kepolisian di Bawah Menteri, 'Terserah Saja'  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Selasa, 2 Desember 2014 05:24 WIB

Adrianus Meliala. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional tidak mempersoalkan wacana Kepolisian Republik Indonesia di bawah kementerian tertentu. Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan yang terpenting pembagian tata kelola jelas. (Jokowi Sibuk, Menhan Usul Polri di Bawah Menteri)

"Kami mewakili sebagai lembaga pengawasan Polri, terserah saja," kata Adrianus ketika dihubungi Tempo, Senin, 1 Desember 2014. Menurut Adrianus, seharusnya ada perbedaan antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengevaluasi kebijakan.

Saat ini, Adrianus mengatakan Polri yang posisinya berada di bawah langsung presiden, memiliki ketiga wewenang itu. Menurut dia, kondisi tersebut tidak ideal. "Karena tidak memecahkan masalah tata kelola," ujar Adrianus. (Kenapa Brimob Berseragam Loreng?)

Karena kondisi tersebut, Adrianus menganggap wajar jika ada yang berpendapat kepolisian harus di bawah kementerian. "Jadi nantinya, kementerian yang membuat kebijakan, lalu kepolisian melaksanakan kebijakan, dan kementerian mengevaluasinya," ucap Adrianus.

Jumat pekan lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Polri sebaiknya berada di bawah suatu kementerian. Alasan utamanya adalah kesibukan Presiden Joko Widodo yang dinilai luar biasa dan hampir di seluruh dunia kepolisian di bawah kementerian tertentu. (Begini Tahapan Polisi jika di Bawah Menteri)

Adrianus mengatakan memang di beberapa negara, kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Kepolisian. Namun kondisi tersebut, ucap dia, tidak bisa disamakan. "Sebab dinamika politik dan lembaga setiap negara berbeda," ujar Adrianus. (Ryamizard Ryacudu Janji Adil ke Semua Unsur TNI)

Namun yang sama, kata Adrianus, adalah tata kelola dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Polri hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat kementerian. "Jadi dengan begitu tata kelola dan terjadinya pengawasan," kata Adrianus.

SINGGIH SOARES

Baca berita lainnya:
Media Malaysia Berbalik Puji Jokowi
Jokowi Tampak Mulai Kedodoran Soal Hukum
Di Balik Kehadiran Prabowo Cs di Munas Ical
Fahrurrozi, Gubernur Jakarta Tandingan Versi FPI
Kecewa, Munas Golkar Melahirkan Lima Partai Baru






Berita terkait

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

18 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

35 hari lalu

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.

Baca Selengkapnya

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

41 hari lalu

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.

Baca Selengkapnya

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

23 November 2022

Suap Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ismail Bolong, mantan anggota polisi Kepolisian Resor Samarinda mengaku acap menyetor miliaran uang kepada para jenderal di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pembunuhan Brigadir J dan Peran Ferdy Sambo Dibongkar di DPR Besok, Kapolri Dipanggil

23 Agustus 2022

Pembunuhan Brigadir J dan Peran Ferdy Sambo Dibongkar di DPR Besok, Kapolri Dipanggil

Bambang Wuryanto memastikan rapat Komisi III DPR dengan Kapolri, Rabu besok, berlangsung terbuka, bahas pembunuhan Brigadir J dan peran Ferdy Sambo.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Ferdy Sambo Bisa Dijerat Pasal Berlapis di Kasus Brigadir J

9 Agustus 2022

Pakar Hukum Sebut Ferdy Sambo Bisa Dijerat Pasal Berlapis di Kasus Brigadir J

Peran Irjen Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir J diungkap oleh ajudannya Bharada E dalam Berita Acara Pemeriksaan

Baca Selengkapnya

Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar

26 Maret 2022

Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar

Pengawasan dan pemantauan dari kepolisian untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok minyak goreng curah terjamin dan harga penjualannya sesuai HET.

Baca Selengkapnya

Kapolri Tinjau Stok Minyak Goreng Curah di Jawa Timur

26 Maret 2022

Kapolri Tinjau Stok Minyak Goreng Curah di Jawa Timur

Kapolri menegaskan kepada pihak distributor untuk segera mendistribusikan bahan pokok tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya

Mengenal Sosok Pangdam Siliwangi Baru, Putra Mantan Wapres Try Sutrisno

23 Januari 2022

Mengenal Sosok Pangdam Siliwangi Baru, Putra Mantan Wapres Try Sutrisno

Pangdam Siliwangi yang akan diduduki oleh Mayjen Kunto Arief Wibowo merupakan adik dari Kakorlantas Mabes Polri Irjen Firman Santyabudi.

Baca Selengkapnya

Kasus Satelit Orbit 123, Kejagung Kumpulkan Dokumen dan Alat Bukti

17 Januari 2022

Kasus Satelit Orbit 123, Kejagung Kumpulkan Dokumen dan Alat Bukti

Sejak kasus Satelit Orbit 123 naik ke tingkat penyidikan pada 14 Januari lalu, Kejaksaan belum menambah jumlah saksi yang telah diperiksa

Baca Selengkapnya