TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono menyatakan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir tidak berhak memanggil orang. Hendro menolak mendatangi Tim Pencari Fakta Kasus Kematian Munir. Sebaliknya Hendro mengundang TPF ke rumah dan kantornya. "Rumah dan kantor saya terbuka 24 jam bagi TPF,"katanya.ah undangan dilayangkannya ke TPF beberapa hari lalu. TPF menolak memenuhi undangan tersebut. Hendro mengkritik TPF dan pemerintah sekarang, seperti yang pernah dilakukan seperti Komando Ketertiban (Kopkamtib), yang bisa sewenang-wenang dan cara yang arogan. Saat adanya Kopkamtib, Hendro masih aktif sebagai anggota militer. "Di era sekarang keadaan seperti itu sudah ditinggalkan. Karena sudah merupakan negara yang demokratis dan reformasi,"katanya.Hendro menyatakan bersedia memberikan bantuan kepada TPF dalam usaha mengungkapkan kasus terbunuhnya aktifis HAM Munir tersebut. "Sebagai warga negara yang baik, saya punya itikad dan kemauan yang tulus dan saya mengundang TPF datang ke sini dan saya akan berikan keterangan apa saja, sejujur-jujurnya, berdasarkan sumpah juga boleh. Apapun yang saya tahu bahkan saya bisa ikut cari tahu," katanya. Agus Supriyanto
Kematian MunirPelanggaran Hak Asasi Manusia | HAM di Masa LaluTim Pencari Fakta Kasus MunirBINAM Hendropriyono
Berita terkait
Gelar Nobar Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024, BIN Sebut Perjalanan Timnas U-23 Indonesia Luar Biasa
3 hari lalu
Setelah gagal ke final Piala Asia U-23 2024 usai dikalahkan Uzbekistan, timnas U-23 Indonesia kejar posisi ketiga demi tiket Olimpiade Paris 2024.
Baca SelengkapnyaWaka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional
7 hari lalu
Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.
Baca SelengkapnyaMarak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun
10 hari lalu
Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Menyatakan Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Seorang Intel BIN
28 hari lalu
Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom, menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas pembunuhan seorang intel BIN.
Baca SelengkapnyaRespons Yusril Soal Anggota Timnya Minta MK Panggil Kepala BIN
30 hari lalu
Yusril mengatakan, anggotanya yang meminta agar MK memanggil Kepala BIN Budi Gunawan di sidang sengketa Pilpres 2024 adalah tindakan spontan.
Baca SelengkapnyaIstri Munir Pesimistis Komnas HAM Bisa Selidiki Kasus Kematian Suaminya
40 hari lalu
Suciwati mengatakan Komnas HAM hanya memeriksa 3 saksi dalam waktu satu tahun tiga bulan dalam penyelidikan kembali kematian Munir.
Baca SelengkapnyaDiperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap
49 hari lalu
Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaSelain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaMantan Kabinda Papua Barat dan Eks Kepala BPN Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah
4 Februari 2024
Polisi juga menetapkan istri eks Kepala BPN Sorong sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah. Satu terlapor lain adalah seorang caleg.
Baca SelengkapnyaPPATK Jabarkan Jumlah dan Instansi Ihwal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024
10 Januari 2024
PPATK sudah mengirimkan hasil analisisnya itu ke KPK, Bawaslu, BIN, Polri, dan OJK.
Baca Selengkapnya
