Polisi : Mantan Dirjen Bimas Islam dan Haji Jadi Tersangka

Reporter

Editor

Rabu, 15 Juni 2005 14:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Terkait dengan penyelewengan dana ibadah haji tahun 2003 dan 2004, penyidik Mabes Polri telah memeriksa sejumlah saksi. Diantara saksi yang diperiksa adalah mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji periode 1999 - 2004. Menurut Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Zaenuri Lubis, modus penyelewengan dana ibadah haji adalah dengan tidak memasukkan sisa dana biaya perjalanan haji ke rekening abadi umat. Dalam periode 2003 -2004, dana sisa perjalanan haji tersebut dialihkan kepada lima kegiatan internal Departemen Agama. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah, DKK (Dana Kesejahteraan Karyawan), DAB , DKI , dan DKA. Namun Zaenuri mengaku belum mengetahui nama pejabat yang telah diperiksa oleh penyidik. Menurut sumber Tempo di kepolisian, mantan Dirjen Bimas Islam dan Haji yang sudah diperiksa, Taufik Kamil. "Dia dipastikan akan menjadi tersangka,"kata sumber itu. Sejak Senin (13/6), penyidik Mabes Polri memblokir 22 rekening sisa dana haji yang besarnya mencapai Rp 684 miliar. Dana tersebut adalah dana yang seharusnya disetorkan ke DAU (Dana Abadi Umat), namun dialihkan ke kegiatan internal Departemen Agama.Menurut Zaenuri, pihak kepolisian saat ini tengah memfokuskan penyidikan pada pengalihan dana haji tersebut. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, setiap tahunnya pasti terdapat sisa. Dari sisa dana tersebut seharusnya dimasukkan kedalam rekening dana abadi umat. "Namun sejak tahun 2003, program itu distop. Sisa dana haji tidak disetor ke rekening DAU, melainkan ke kegiatan internal Depag,"kata Zaenuri.Selain Taufik Kamil, mantan pejabat di atasnya dan pejabat yang biasa mengurusi pelaksanaan haji di Saudi Arabia, akan diseret menjadi tersangka.Erwin Dariyanto

Berita terkait

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

12 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

13 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

24 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

25 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

26 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

27 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

30 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

35 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

43 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya