Kenapa Jokowi Angkat Nusron Jadi Kepala BNP2TKI?  

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 27 November 2014 19:56 WIB

Mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. Pemanggilan tim transisi oleh Jokowi terkait nama-nama menteri di kabinetnya setelah kemarin gagal diumumkan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo memilih Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Menurut Andi, politikus Partai Golkar ini dinilai banyak berperan semasa pemilihan presiden 2014, saat Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto dari Koalisi Merah Putih. "Nusron dipilih karena punya kedekatan politik saat kampanye lalu," kata Andi di Istana Negara, Kamis, 27 November 2014. (Baca: Menteri Hanif Sidak ke PJTKI yang Diusut Rudi Soik)

Meski demikian, menurut Andi, pemberian jabatan itu didasarkan pada peran Nusron yang aktif membantu dan memiliki perhatian besar dalam bidang perlindungan TKI di luar negeri.

Nusron sendiri seusai pelantikan berjanji akan memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah menargetkan mampu mengawasi perkembangan satu TKI tiap satu hari. "Apakah dia sehat, produktif, gajinya dibayar utuh atau tidak," kata Nusron.

Nusron berjanji akan mempersingkat prosedur dan proses penempatan TKI sehingga memangkas biaya melalui sistem one stop service. Namun penerapan sistem ini tidak berarti pemerintah mengabaikan keamanan dan kelengkapan administrasi. (Baca: Uji Kompetensi Calon TKI Diperketat)

BNP2TKI akan bekerja sama dengan PT Telkom dan Kementerian Komunikasi Informatika dalam hal pengawasan para TKI di negara tempat mereka bekerja. Setiap pekerja akan mendapat nomor lokal Indonesia sebagai sarana pembaruan informasi. "Intinya, semua harus digital. Korea, Hong Kong, Arab Saudi, dan Taiwan sudah digital semua," kata Nusron.

Selain itu, BNP2TKI juga akan memberlakukan sistem peringkat bagi perusahaan penyalur pekerja atau PJTKI. Rating akan didasarkan pada pelayanan dan proses PJTKI dalam mempersiapkan setiap calon pekerja sebelum memberangkatkannya ke luar negeri.

FRANSISCO ROSARIANS

Terpopuler
:
BBM Naik, Chatib: Alhamdulillah, Benar Sekali
Kelanjutan Petral Ditentukan Enam Bulan Lagi
Iklan Mastin Jadi Guyonan, Apa Kata Produsen?
Lelang Jabatan di ESDM Mulai Awal Desember

Berita terkait

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

19 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

19 Februari 2024

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

2 Februari 2024

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

2 Februari 2024

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

25 Januari 2024

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

19 Januari 2024

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

9 Desember 2023

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.

Baca Selengkapnya

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

28 November 2023

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.

Baca Selengkapnya

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

24 November 2023

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.

Baca Selengkapnya

Polisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal

11 November 2023

Polisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal

Sudah bayar Rp 60 juta gagal jadi TKI di Jepang gara-gara visa turis ditolak di Imigrasi. Ada yang berhasil, ada banyak juga yang gagal.

Baca Selengkapnya