Suasana sidang untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang APBN 2012 dan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (28/10). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Bengkulu - Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi Roni Dwi Susanto mengatakan belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota di Bengkulu tertinggi se-Indonesia. "Paling tinggi se-Indonesia,” kata Roni dalam semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi di Bengkulu, Rabu, 26 November 2014.
Rasio belanja pegawai Pemerintah Kota Bengkulu masih tetap tertinggi, yakni sebesar 30,08 persen. Padahal standar nasionalnya adalah 17,65 persen. "Seharusnya, pengeluaran belanja pegawai dapat ditekan agar APBD dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan rakyat."
Menurut KPK, beberapa modus korupsi yang kerap terjadi di birokrasi di antaranya melalui surat perintah perjalanan dinas, tiket, dan program fiktif. Hal itu merupakan salah satu bentuk penjarahan APBD/APBN, sebuah desain kebijakan yang koruptif. Sedangkan aktornya melingkupi PNS penegak hukum dan anggota DPRD/DPR.
Presiden Joko Widodo pada kunjungannya di Bengkulu, Rabu, 26 November 2014, meminta pemerintah daerah menghemat anggaran, terutama untuk perjalanan dinas dan rapat. “Semua gubernur, daerah, dan pusat harus menghemat anggaran sebanyak-banyaknya untuk pembangunan. Salah satunya, anggaran perjalan dinas dan rapat.” (Baca: Malang Hapus Anggaran Makan-Minum PNS)
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
5 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
