Ribuan prajurit TNI/Polri ikuti upacara perpisahan presiden SBY, di Komplek Akmil Magelang, Jateng, 17 Oktober 2014. Di acara tersebut SBY resmikan pembentukan Skuadron Udara 16 (Vijayakantaka Abhyastivirayate) dan Batalyon Infanteri 10 Marinir Satria Bhumi Yudha serta Museum Paviliun 5. ANTARA/Anis Efizudin
TEMPO.CO, Kupang - Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur, Brigadir Jenderal Ahmad Yuliarto mewajibkan setiap anggota TNI di wilayahnya untuk saling bertukar nomor handphone (HP) dengan anggota Polri. Hal itu dilakukan untuk menghindari bentrokan, seperti yang terjadi di Batam.
"Setiap anggota TNI harus punya satu nomor HP anggota Polri," katanya kepada wartawan di Kupang, Rabu, 26 November 2014.
Menurut Ahmad Yuliarto, dengan saling bertukar nomor HP, hubungan aparat TNI dengan Polri bisa harmonis. Mereka bisa saling kenal dan memudahkan terjalinnya komunikasi. Melalui komunikasi, mareka bisa terus-menerus saling melakukan pendekatan dan bersilaturahmi. "Kami sudah biasa saling silaturahmi. Itu berlangsung di semua kodim dan polres," ujarnya.
Ahmad Yuliarto menjelaskan, kalau anggota TNI dan Polri sudah saling mengenal dan sering melakukan komunikasi, dai yakin tidak akan terjadi bentrokan atau pertikaian lagi.
Kebersamaan aparat TNI dan Polri, ujar dia, sudah ditunjukkan selama melakukan pengamanan bersama di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Di Pos perbatasan Motaain, misalnya, pos TNI dan Satgas Polri saling berkoordinasi menjaga keluar-masuknya barang dan orang di pintu perbatasan itu.
Ia juga menuturkan pihaknya terus membangun komitmen dengan kepolisian untuk sama-sama menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Tidak boleh ada yang merasa lebih hebat daripada yang lain. Semuanya sama untuk menjalankan tugas masing-masing," katanya.
Pendekatan lain yang dilakukan yakni dari sisi kebudayaan. Karena itu, dia meyakini kecil kemungkinan terjadi bentrokan antara aparat TNI dan Polri di wilayah NTT.
